REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penutupan gedung bersejarah itu lantaran Bank Indonesia (BI) akan menjadi tuan rumah Konferensi Internasional International Comittee for Money and Banking Museum (ICOMON) pada 3 hingga 6 September 2017. Itu artinya, Museum Bank Indonesia akan ditutup untuk umum.
"Pengunjung sementara kita hold karena ada acara tersebut sekaligus menjamin keamanan para tamu," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Agusman kepada wartawan di Gedung BI, Kamis (31/8).
Pada perhelatan internasional tersebut, sebanyak 24 negara akan datang dengan 49 peserta luar negeri dan 130 peserta dalam negeri. Para peserta selain delegasi dari Bank Sentral tiap negara anggota juga dihadiri para akademisi.
Setiap sore pada tiga hari tersebut, para panitia akan mengajak para peserta ke Kota Tua. Tidak hanya itu, direncanakan, pada Rabu (6/1) para peserta akan dibawa ke Bandung dan beberapa ada pula yang ke Bali. Sebab, di Bandung terdapat berbagai museum dan Gedung BI yang heritage.
ICOMON merupakan suatu komite internasional yang beranggotakan museum numismatik bank-bank sentral atau museum uang dan museum institusi/lembaga keuangan lainnya. ICOMON merupakan bagian dari dewan museum internasional atau International Council of Museums (ICOM) yang berdiri sejak 1946.
Pertemuan September nanti menjadi pertemuan ke-24. Pertemuan ICOMON terakhir di Asia Pasifik digelar pada 2010 di Shanghai, Cina."Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah pada pertemuan 2014 di Serbia," ujar dia.
Agusman mengatakan, menjadi tuan rumah akan meningkatkan kualitas museum, baik gedung maupun manajemen. Dengan adanya kehadiran tokoh internasional akan bisa mengembangkan pemahaman mengenai heritage. "Mereka bisa saling berbagi," katanya.
Saat ini, sebanyak 230 ribu kunjungan ke Museum BI tiap tahunnya. Ia berharap, dengan adanya konferensi dan perbaikan museum yang dilakukan akan meningkatkan jumlah kunjungan. "Dalam angka secara persis belum kita definisikan. Dua sampai tiga kali lipat per tahun," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika