REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ada dua penyebab yang membuat harga gas di Indonesia lebih tinggi jika dibandingkan Singapura. Rencana impor gas alam cair (LNG) dari negara yang tak memiliki ladang minyak dan gas itu pun dinilai sebagai sebuah anomali.
"Ini saya kira sangat anomali. Kenapa Indonesia yag punya sumber gas yang begitu banyak, tetapi justru harus impor dari Singapura untuk kebutuhan dalam negeri? Padahal, gas kita yang ada di Natuna itu justru diekspor ke Vietnam, ini kan aneh ya," ungkap pengamat energi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmi Radi kepada Republika.co.id, Ahad (27/8).
Fahmi pun menilai keputusan untuk mengimpor itu sebagai keputusan yang hanya mencari mudahnya saja. Ia mengatakan, daripada seperti itu, seharusnya pemerintah membenahi masalah dalam perdagangan gas di Indonesia.
"Saya melihat ada dua permasalahan utama yang menyebabkan harga gas di Indonesia mahal. Pertama, kita memang kekurangan infrastruktur untuk mengalirkan gas dari hulu ke konsumen, termasuk ke PLN misalnya. Itu tidak ada infastrukturnya," jelas dia.
Untuk mengatasi hal tersebut, menurut Fahmi, pemerintah seharusnya membuat regulasi yang mewajibkan para trader gas untuk membangun infrastruktur tersebut. Saat ini, kata dia, sudah ada trader yang mengembangkan hal itu tapi masih belum mencukupi.
"PGN atau Pertagas sudah mengembangkan tapi kan belum mencukupi. Sedangkan, banyak trader yang tidak memiliki infrastruktur, tapi dia mendapatkan jatah gas. Sehingga, dia jadi makelar di situ," ujar Fahmi.
Lalu, masalah kedua adalah diizinkannya trader yang tidak memiliki infrastruktur tadi untuk masuk ke industri gas. Menurut Fahmi, trader-trader tersebut memanfaatkan kedekatan yang mereka miliki dengan pengambil keputusan sehingga mereka mendapatkan jatah gas tadi.
"Karena tidak punya infrastruktur, mereka menjualnya ke PGN atau Pertagas. Mereka kemudian mengambil margin dari sana. Karena itu harganya jadi naik. Mestinya yang seperti itu dilarang," ungkap dia.
Selain itu, Fahmi melanjutkan, masalah lainnya, para trader yang seperti itu tidak bisa dilarang. Menurut dia, itu karena mereka memiliki kedekatan dengan penguasa. "Dia itu (rekan) anggota DPR atau siapanya menteri misalnya. Sehingga susah melarang trader yang menyebabkan harga gas mahal itu," sambung dia.
Fahmi menuturkan, pemerintah Indonesia seharusnya mendorong pembanguan infrastruktur untuk penyaluran gas. Sehingga, gas yang sumbernya tersebar di berbagai wilayah di Indonesia ini bisa tersambung ke hilir, yaitu pengguna.
"Itu yang tidak dilakukan. Singapura, Malaysia, dan bahkan Vietnam, dengan segala skema yang ada, pemerintahnya itu mendonrong pembangunan untuk infrastruktur tadi," jelas Fahmi.
Selain membangun infrastruktur, pemerintah juga ia sarankan untuk berani melarang trader yang tidak memiliki infrastruktur. Dengan larangan tersebut, lanjut Fahmi, siapapun yang ingin masuk ke industri gas akan terdorong untuk membangun infrastruktur itu.
"Kalau tidak ada larangan, mereka jadi malas membangunnya karena untuk apa kan? Jadi makelar saja sudah untung. Tidak ada urgensi bagi mereka untuk bangun pipa. Itu masalah mendasar yang tidak pernah diatasi oleh pemerintah," tutur Fahmi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
