REPUBLIKA.CO.ID,BEKASI -- Pengendara mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang pemberlakuan sistem ganjil genap di Tol Jakarta-Cikampek. Bahkan, warga menilai sistem ganjil genap di tol tersebut hanya akan melimpahkan kemacetan di jalan arteri.
Sugianto, wiraswasta yang mengaku selalu menggunakan Tol Jakarta-Cikampek mengatakan, tidak setuju dengan kebijakan sistem ganjil genap tersebut. Menurut dia, kemacetan yang terjadi di sepanjang Tol Jakarta-Cikampek adalah imbas dari adanya mobil yang parkir di bahu jalan dan adanya perbaikan jalan.
"Kalau sistem ganjil genap itu ribet, waktu juga jadi terbatas. Menurut saya, tidak ada sistem ganjil genap juga tidak masalah," kata Sugianto kepada Republika.co.id, Senin (21/8).
Sedangkan Rahmat, pengguna Tol Jakarta-Cikampek lain mengaku keberatan dengan kebijakan sistem ganjil genap yang akan berlaku di Tol Jakarta Cikampek. Menurut dia, pembatasan kendaraan berdasarkan hari, akan membuat penumpukan kendaraan di jalan arteri. Dia menyarankan Kementerian Perhubungan fokus pada pengurangan kendaraan barang, seperti pembatasan waktu operasional.
"Misalkan hari ini ganjil, sedangkan kendaraan saya genap, maka saya harus melintas di jalur biasa yang macetnya lebih parah. Harapan saya, sistem ganjil genap dibatalkan, cukup truk saja yang dibatasi," kata Rahmat.
Selain itu, Novi, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengatakan, pemberlakukan sistem ganjil genap di ruas Tol Jakarta Cikampek perlu dipersiapkan dengan matang, mengingat tol tersebut bukan hanya diakses oleh pengguna dari dalam kota, melainkan dari kota lain. Selain itu, dia menganggap kemacetan di Tol Jakarta Cikampek bukan hanya disebabkan oleh banyaknya kendaraan pribadi, tapi juga adanya pembangunan Light Right Transit (LRT), dan Tol Jakarta Cikampek II Elevated yang menakibatkan penyempitan jalan.
"Jika memang kebijakan pemberlakuan ganjil genap harus dilakukan, pemerintah harus berupaya secara optimal menjadikan bahu jalan sebagai jalur khusus Transjabodetabek di Tol Cikampek," kata Novi.
Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihantono mengatakan kebijakan ganjil genap masih berupa wacana yang harus melalui beberapa tahapan seperti observasi, Forum Group Discussion (FGD), pengambilan keputusan, pembuatan kerangka regulasi, uji coba, evaluasi, dan terakhir pendeklarasian oleh Kementerian Perhubungan. Sedangkan tahapan yang sedang dilakukan BPTJ saat ini adalah mencari aspirasi dari para tokoh tentang pendapat dan harapan mereka, lalu menyocokkannya dengan penawaran solusi dan kebijakan dari pemerintah, yang akan tersalurkan dalam FGD pada Kamis (24/8) nanti.
"Dalam rangka pengambilan keputusan, kami akan tetap melibatkan masyarakat. karena suksesnya kebijakan itu, tidak hanya cukup didukung pemerintah, tapi juga publik," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, hasil FGD nantinya akan menentukan kapan sistem ganjil genap di tol Jakarta-Cikampek diberlakukan. Untuk itu, Budi menegaskan pada Selasa (22/8) belum pasti akan diberlakukan sistem tersebut.
"Nanti yang akan dilakukan ganjil genap sama-sama (baik dari arah Jakarta atau Bekasi dan Cikampek). Tergantung hasil FGD nya nanti," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika