Rabu 16 Aug 2017 12:57 WIB

Jokowi Sebut Telah Turunkan Angka Kemiskinan

 Presiden Joko Widodo berpidato dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2017 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).
Foto: Republika/ Yasin Habibi
Presiden Joko Widodo berpidato dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2017 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengaku telah melakukan percepatan deregulasi ekonomi, dengan mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Setelah itu, pemerintah bergerak lebih maju lagi, dengan fokus pada kebijakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.

Dalam tiga tahun terakhir ini, lanjut dia, pemerintah fokus untuk memerangi kemiskinan, menekan ketimpangan, dan mengurangi pengangguran. Hasilnya, tingkat kemiskinan di Indonesia turun, dari 28,59 juta orang pada Maret 2015 menjadi 27,77 juta orang pada Maret 2017.

Begitu juga Indeks Rasio Gini Indonesia, yang mengukur tingkat kesenjangan ekonomi, terus membaik dan mencapai 0,393 pada Maret 2017, turun dibandingkan dengan angka September 2014 yaitu 0,414. ''Angka inflasi kita juga terkendali di tingkat 2,6 persen dari bulan Januari hingga Juli tahun 2017. Bahkan di bulan Mei 2017, yaitu menjelang bulan  puasa, tercatat inflasi kita hanya sebesar 0,39 persen,'' jelas Jokowi, dalam Sidang Bersama MPR, DPR, DPD, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

Pemerintah, menurut Jokowi, telah meletakkan pondasi pembangunan nasional yang kokoh melalui transformasi fundamental perekonomian, dan meletakkan kembali paradigma Indonesia Sentris. Pemerintah mendorong percepatan pembangunan nasional, baik pembangunan infrastruktur fisik, mempercepat pembangunan sumber daya manusia, serta meningkatkan daya saing untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain.

"Kita tidak ingin kesejahteraan hanya dinikmati oleh seseorang atau sekelompok orang. Inilah janji kemerdekaan yang harus kita segera wujudkan," kata Jokowi.

Jokowi mengaku ingin seluruh rakyat Indonesia, di seluruh pelosok tanah air bisa merasakan manfaat dari pembangunan. Rakyat di Aceh, di Papua, Pulau Miangas dan Pulau Rote bisa menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata.

Ia ingin para petani, nelayan, buruh, ulama, pedagang pasar, tokoh agama, guru, aparatur sipil negara, TNI, POLRI, pers, budayawan, mahasiswa, dan lainnya bisa bergerak bersama, maju bersama, sejahtera bersama. "Tahun 2017 ini adalah tahun kerja bersama untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Jokowi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement