REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR --Walikota Banda Aceh Aminullah Usman mengaku resah dengan banyaknya rentenir di wilayahnya. Karena itu, dirinya berencana membentuk Lembaga Keuangan Syariah atau Baitul Qiradh.

''Lembaga keuangan syariah akan dibuat dari APBD, karena banyak rentenir,'' kata Aminullah, saat teleconference dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam peluncuran sistem keuangan ultramikro, di Bogor, Jawa Barat, Senin (14/8).

Menurut dia, untuk mengatasi masalah keuangan tidak cukup dengan koperasi mitra dhuafa (Komida). Ia berharap ada gerakan ekonomi syariah dengan membentuk lembaga tersendiri.

Aminullah mengatakan, khusus untuk masyarakat dan pedagang kecil. Lembaga ini akan dikelola secara profesional dengan sistem bagi hasil dengan sumber modal dari Pemerintah Kota. Dalam aplikasinya, lembaga ini akan dapat menyimpan simpanan masyarakat serta dana gampong atau desa.

''Lembaga ini akan kita mulai di ibu kota, kecamatan, serta gampong -gampong,'' tegasnya.

Menurutnya, pendirian lembaga keuangan syariat mempunyai banyak keuntungan. Selain membantu akses permodalan bagi pedagang kecil dan mikro, juga dapat menampung tenaga kerja, sarana pembelajaran terhadap akses lembaga keuangan serta perbankan syariah.

''Yang paling utama membebaskan masyarakat dari praktik riba,'' kata Aminullah.

Dengan begitu, ia menargetkan 5 ribu calon usaha mikro ke depannya. Saat ini, jumlah usaha mikro di Banda Aceh ada 6500, dimana sebagian besar adalah nelayan tambak sebanyak 2.500 nelayan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika