REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah memperluas akses permodalan kepada masyarakat miskin dan program inklusi keuangan, dengan melakukan pilot project pembiayaan untuk masyarakat kecil terutama ultra mikro di beberapa wilayah. Program tersebut merupakan kerjasama anatara Kementerian Keuangan bersama, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.
''Kita meluncurkan bersama -sama dari berbagai daerah bersama dengan beberapa menteri,'' kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam peluncuran Sinergi Kementerian Dalam Mengangkat Ekonomi Rakyat Melalui Inklusi Keuangan, di Desa Pasir Angin, Kabupaten Bogor, Senin (14/8).
Kerjasama tersebut juga memanfaatkan program di kementerian terkait, seperti Kementerian Sosial, telah menyusun program penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) e-warong. Program yang saat ini sedang dalam piloting untuk usaha kecil tersebut bukan merupakan bantuan sosial, tetapi dana bergulir dengan syarat utama adalah pendampingan kepada kelompok masyarakat tersebut.
Program ini untuk masyarakat usaha mikro agar tidak bergantung pada bantuan sosial yang jumlahnya terbatas dan dengan pendampingan ini agar masyarakat dapat diedukasi untuk naik tingkat dari penerima bantuan menjadi usaha yang bankable.
Sementara, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui pengembangan modal usaha kelautan dan perikanan (LPMUKP) membantu nelayan dalam memperoleh akses permodalan untuk usahanya. Hingga saat ini nelayan Indonesia masih mengalami permasalahan sulitnya akses permodalan, terutama dalam mendapatkan kredit yang dilayani dengan mudah dan cepat sehingga industri kelautan dan perikanan akan lebih maju.
Kementerian Koperasi dan UKM, memiliki peran penting dalam penguatan lembaga koperasi untuk meningkatkan inklusi keuangan agar dapat mengangkat ekonomi rakyat terutama anggota dengan usaha mikro dan ulta mikro melalui program pengembangan wirausaha pemula bagi usaha mikro dalam rangka mendukung Gerakan Kewirausahaan Nasional.
''Jadi saya berharap supaya ibu -ibu makin guyub, saling membantu dan hubungan sosialnya makin kuat. Kita saling peduli satu sama lain, itu aset sosial, masyarakat yang kuat saling membangun, rukun, peduli dan membuat negara kuat,'' ucap Sri Mulyani.
Kementerian keuangan melalui BLU PIP mengkoordinasikan pendanaan (coordinated fund) yang dapat membiayai program-program dimaksud terutama yang dapat menjangkau masyarakat ultra mikro, dengan anggaran Rp 1,5 triliun. Pembiayaan ultra mikro dengan segmen Rp 10 juta ke bawah dengan syarat yang sangat mudah yaitu memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), keterangan memiliki usaha, dan tidak punya hutang pada lembaga keuangan.
Program ini juga melibatkan lembaga-lembaga yang telah profesional di bidang penyaluran kredit program diantaranya PT Bahana Ventura (BAV), PT Permodalan Nasional Madani (PNM), PT Pegadaian, beberapa koperasi yaitu Komida dan AKR, yang tidak hanya akan melakukan penyaluran namun juga melakukan pendampingan.
Sehingga masyarakat penerima manfaat dapat menjalankan usahanya dan menaikkan kesejahteraannya. Lembaga yang terlibat tersebut juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga akan lebih terjaga dalam pengelolaan keuangannya.
''Ada 64 juta pelaku usaha kecil, karena itu kita mulai masuk dengan program yang terjangkau. Anggaran ada di berbagai tempat, PIP (Pusat Investasi Pemerintah) sebagai koordinator dananya,'' jelas dia.
Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengaku telah mengharapkan program ini berjalan. Menurut dia, OJK sudah lama ingin mempunyai akses ke masyarakat kecil di daerah yang saat ini masih sedikit mendapat sentuhan sektor keuangan, mulai dari edukasi, pendidikan, maupun pemahaman.
''Kalau ibu -ibu kan taunya cuma bekerja, kalau bekerja uangnya di taruh dimana? Dikantong? Bayangkan kalau uang ibu -ibu dikumpulin dan dipinjamkan kepada temen yang nggak punya untuk usaha, manfaatnya banyak,'' ucap Wimboh.
Karena itu, ia menyatakan OJK siap untuk bekerjasama dalam membantu program inkulsi keuangan ini. Hal tersebut agar masyarakat kecil di daerah tidak sulit mendapatkan pinjaman bantuan teknis atau usaha, dengan bunga yang renda.
''Ini program yang sudah lama dicanangkan bersama, inklusi keuangan ingin merambah jaringan masyarakat ke kalangan bawah,'' ucap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
