REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program tol laut yang menjadi prioritas pemerintahan Jokowi-JK dinilai belum berhasil menekan disparitas harga. Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo menyebut, sejumlah harga kebutuhan pokok di Papua, yang menjadi daerah tujuan tol laut, masih tinggi.
Menurutnya, sebelum program tersebut digulirkan, harga beras di Papua saat itu sekitar Rp 13 ribu per kilogram. Namun, baru-baru ini saat melakukan kunjungan ke provinsi tersebut, Bambang mengatakan harga beras malah lebih tinggi. "Ini membuktikan tol laut yang disubsidi tidak berdampak ekonomi, tidak bisa menekan disparitas harga,” ujarnya.
Kendati begitu, Bambang mengakui konsep dan tujuan tol laut sudah bagus. Hanya saja, ia menilai, menekan disparitas harga tidak cukup dengan memberikan subsidi pada kapal pengangkut.
Agar program tersebut dapat memberikan dampak positif yang lebih besar, ia menyarankan agar pengelolaan tol laut diserahkan pada swasta yang telah lebih dulu melayari pulau-pulau di Indonesia. Ketua Komisi Tetap Sarana dan Prasarana Perhubungan KADIN Indonesia, Asmary Herry mengatakan, setelah dua tahun bergulir, program tol laut memang telah berhasil menurunkan biaya perkapalan.
Hal itu terlihat dari ongkos kargo Jakarta-Papua yang dua tahun lalu Rp 10 juta, kini turun signifikan menjadi Rp 5 juta. Namun begitu, ia tak yakin turunnya ongkos logistik tersebut langsung diikuti oleh turunnya harga-harga barang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
