REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat melaui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUKM) menggelar ajang pameran industri UKM se-Jawa Barat dan nasional yang dinamakan Cooperative Fair ke-14 pada 10-14 Agustus 2017. Bertemakan "Digitalisasi KUKM Menuju Pasar Global", pelaku UKM didorong untuk memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan usahanya.
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan era digital saat ini bisa memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Potensi ini terus perlu dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal oleh semua sektor perekonomian, termasuk sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM.
Deddy mendorong upaya pemanfaataan digital atau internet (online) untuk pemasaran produk Koperasi dan UMKM. Menurutnya kunci untuk memperluas jaringan pemasaran adalah melalui teknologi e-commerce (perdagangan digital).
"Aktivitas ekonomi digital atau e-commerce berpeluang besar untuk terus berkembang. Baik penjual maupun pembeli sama-sama membutuhkanya, karena e-commerce tidak saja menawarkan kemudahan, tetapi juga efisiensi waktu, tenaga dan biaya,” kata Deddy, Kamis (10/8).
Wagub menilai perkembangan dunia digital tidak bisa dipungkiri lebih membawa peluang dalam dunia usaha. Data e-Marketer menunjukan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia setiap tahun terus bertambah, yaitu dari 72,8 juta orang pada tahun 2013 menjadi 102,8 juta orang pada tahun 2016, sehingga menempatkan Indonesia di urutan ke-6 pengguna internet terbanyak di dunia.
Bahkan, pada 2017 Indonesia diproyeksikan akan menyalip Jepang di urutan ke-5 dengan jumlah pengguna internet diperkirakan akan menjadi 112,6 juta orang. Selain itu, Bank Indonesia memperkirakan bahwa pengguna internet di Indonesia yang berbelanja secara online mencapai 24,7 juta orang, sehingga nilai transaksi e-commerce melesat dari sekitar Rp 25 triliun pada 2014 menjadi Rp 69,8 triliun di 2016, dan 2018 diperkirakan akan menjadi Rp 144 triliun. Sedangkan nilai investasi teknologi di sektor e-commerce dan financial technology diperkirakan mencapai Rp 22,6 triliun.
Peluang pengembangan ekonomi digital dikatakannya akan bertambah dengan peluang pasar yang begitu besar. Dengan jumlah penduduk mencapai 250 juta jiwa, ditambah potensi pasar ASEAN dengan populasi hingga 600 juta jiwa, Indonesia bisa menjadi pemain global atau global player di kancah ekonomi dunia.
"Persoalannya bagaimana produk kita bisa menjangkau mereka (penduduk ASEAN) dengan letak geografis yang begitu luas dan beragam, jika kita hanya mengandalkan strategi pemasaran konvensional. Maka dari itu, kunci untuk memperluas jaringan pemasaran saat ini adalah melalui teknologi e-commerce,” ujarnya.
Pria yang juga akrab disapa Demiz ini mengungkapkan ekonomi berbasis digital begitu sangat penting karena yang dibutuhkan dari KUMKM saat ini tidak sekadar produk yang berkualitas, tetapi juga kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman dan selera konsumen. Apabila KUMKM tidak mampu mengimbangi hal tersebut maka akan sulit bersaing, bahkan lambat laun akan ditinggalkan konsumen.
"Saya mendorong kepada seluruh pelaku usaha koperasi dan UMKM di Indonesia khususnya di Jawa Barat, untuk sadar dan melek teknologi agar mampu bersaing dengan negara lain,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram yang hadir dalam acara pembukaan Cooperative Fair 14, mengungkapkan pihak Kementerian juga terus mendorong upaya digitalisasi dalam setiap operasionalisasi koperasi, juga digitalisasi dan sertifikasi produk-produk UMKM.
"Dunia internasional dan global, standardisasi dan sertifikasi merupakan satu alat untuk produk kita berdaya saing,” ungkap Agus.
Mendukung upaya tersebut, pihak Kementerian Koperasi dan UKM mempunyai berbagai program, seperti memberikan hak cipta, sertifikasi halal, dan sertifikasi kesehatan dari BPOM secara gratis. Upaya lain yang ditempuh yakni kemudahan izin usaha untuk usaha mikro melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (Plut).
Khusus kepada para UKM yang memproduksi dan produksinya itu ditujukan untuk ekspor. Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Keuangan melakukan dukungan dengan program KITE atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor. Sehingga kalau mengimpor barang atau bahan baku untuk produk ekspor itu digratiskan bea masuknya.
"Misalkan contohnya ada di Jawa Barat mengimpor bahan baku untuk kerajinan tapi hasil produknya untuk diekspor itu bea masuknya gratis. Dan itu bisa ditanya ke Dirjen Imigrasi atau di sini bisa ditanya ke Dinas Perdagangan,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
