Sabtu 05 Aug 2017 05:29 WIB

Pemerintah ke Iran untuk Cek Blok Migas

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Dwi Murdaningsih
Seorang pekerja minyak Iran bersepeda di kilang minyak Teheran selatan ibukota Teheran, Iran.
Foto: AP
Seorang pekerja minyak Iran bersepeda di kilang minyak Teheran selatan ibukota Teheran, Iran.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjdiatan melakukan kunjungan kerja ke Iran pada Jumat (4/8) ini. Keduanya ke Iran untuk melihat blok migas yang rencananya akan diakuisisi oleh Pertamina untuk bisa menambah cadangan BBM negara.

Arcandra mengatakan kunjungannya kesana selain untuk melihat blok migas yang akan diakuisisi tersebut juga akan melakukan komunikasi dengan Menteri Energi dan Presiden yang baru terpilih di Iran tersebut. Langkah ini dilakukan untuk bisa mempererat hubungan kedua negara dan mengembangkan kerjasama energi.
 
"Untuk sektor energi kita bicara nanti lapangan yang dipropose Pertamina, yang kedua mungkin ada rencana ketemu menteri energi sama menteri perminyakannya ," ujar Arcandra di Kantor ESDM, Jumat (4/8).
 
Hal senada juga diucapkan oleh Luhut. Ia mengatakan, terkait blok migas yang akan diakuisisi oleh Pertamina perlu diperjelas lagi. Ia mengatakan pemerintah hendak menanyakan kelanjutan proses akuisisi tersebut. Ia juga mengatakan pemerintah perlu melihat kondisi dan seberapa besar potensi lapangan migas tersebut.
 
"Memang ada dua proyek yang kami akan rundingkan. Pertama adalah soal dua blok minyak untuk Pertamina yang cadangannya 3 miliar barel. Itu kan sampai sekarang 'on off'. Itu kami mau tanyakan, jadi mau dikasih atau tidak? Kalau enggak jadi ya sudah tidak apa-apa," kata Luhut, Jumat (4/8).
 
Kerja sama dengan Iran terkait pengelolaan lapangan minyak itu merupakan hasil kunjungan Presiden Joko Widodo saat melawat ke Iran pada akhir 2016. Langkah itu juga sejalan dengan upaya Pertamina untuk agresif mengembangkan bisnis hulu migas di luar negeri. Terlebih, kedua lapangan minyak tersebut memiliki potensi menjanjikan.
 
Ia juga mengatakan selain membahas lapangan migas, Pemerintah juga akan membahas rencana pembangunan pabrik turbin listrik di Indonesia oleh Mapna, perusahaan Iran yang banyak memproduksi peralatan sektor kelistrikan dan energi.
 
Ia menilai penjajakan kerja sama pembangunan pabrik turbin listrik di Indonesia akan potensial dikembangkan untuk menekan biaya pembangunan pembangkit listrik. Dengan demikian, listrik yang lebih terjangkau akan dapat diakses masyarakat luas.
 
"Kami melirik itu (kerja sama dengan Mapna) karena bisa bikin di sini jadi 'Indonesia made' (buatan Indonesia). Biayanya lebih murah 40-60 persen," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement