Senin 31 Jul 2017 13:36 WIB

Pendanaan LRT Rp 18 Triliun dari Himbara Cair November

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Nidia Zuraya
Kendaraan melintas di samping proyek infrastruktur transportasi massal kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) di kawasan Halim, Jakarta. ilustrasi
Foto: Republika/Prayogi
Kendaraan melintas di samping proyek infrastruktur transportasi massal kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) di kawasan Halim, Jakarta. ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Uang pinjaman untuk pembangunan kereta api ringan atau light rail transit (LRT) dari Himpunan Perbankan Milik Negara (Himbara) sebesar Rp 18 triliun akan cair pada November tahun ini. Kepala Divisi LRT PT Kereta Api Indonesia (KAI) Najib Tawangalun mengatakan pencairan dana pinjaman tersebut sesuai dengan kesepakatan pembiayaan yang sudah tertuang di Perpres LRT 49 Tahun 2017.

Najib mengatakan nantinya dana yang cair dari Himbara tersebut akan menjadi modal bagi KAI untuk bisa memenuhi kebutuhan PT Adhi Karya sebagai kontraktor pembangunan LRT tersebut. "Kalau sesuai dengan rapat terkakhir, rencananya dana akan cair pada November nanti. Kita masih berkomunikasi dengan Himbara," ujar Najib saat ditemui di Kantor Kemenko Maritim, Senin (31/7).

Najib mengatakan selain dari pinjaman Himbara, rencananya dana PMN yang akan dikeluarkan pemerintah akan keluar pada APBN P 2017 ini. Ia mengatakan, PMN berasal dua pengalihan dan APBN untuk KAI. Nantinya, dana PMN ini akan menambah ekuitas PT KAI sehingga bisa mencari sumber dana untuk pembangunan LRT.

"PMN sudah disetujui, PMN 2017 dua pengalihan, lalu 2 APBNP. Pembiayaan PMN dan pinjaman. Resiko peminjaman ini kan pasti harus mengembalikan. Ini akan ada satu upaya kita dalam hal mengoperasikan ini semua," ujar Najib.

Najib mengatakan karena nantinya beban pinjaman akan dilimpahkan kepada KAI maka KAI saat ini sedang menghitung dan mereview potensi demand dari LRT in. Ia mengatakan, evaluasi ini nantinya bisa menjadi usulan KAI kepada Pemerintah dan Adhi Karya untuk bisa mengembangkan jalur LRT.

"Kami kan posisinya jelas, selain sebagai operator, kita sbagai investor, pola operasi kita tentunya akan mempertimbangkan titik rel. Ini bergantung pada kebutuhan masyarakat. Kan ini kaitannya sama subsidi. Pendanaan kan sudah jelas, ada PMN dan pinjaman," ujar Najib.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement