REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kepala Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB Irfan Syauqi Beik mendukung pemerintah menyalurkan 10 persen dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui bank syariah. Ia menilai usulan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu, merupakan terobosan untuk mendorong peningkatan market share perbankan syariah.

"Jadi saya setuju. Hal ini sekaligus memberi ruang lebih besar kepada bank syariah untuk berpartisipasi dalam menyukseskan pembangunan," ujar Irfan saat dihubungi Republika, Rabu, (26/7).

Menurutnya, saat ini ada delapan bank syariah yang terdaftar sebagai Bank BUKU 2. Dengan begitu, bisa mendapat kesempatan untuk menyalurkan APBN setidaknya 10 persen.

"APBN itu kan untuk belanja pegawai, gaji, dan sebagainya. Salurkan saja melalui bank syariah, berikan ruang, misalnya beberapa kementerian dan lembaga negara menjadi contoh yang memang menyalurkan dananya melalui bank syariah," tutur Irfan.

Ia pun menyarankan, agar penempatan portofolio dana Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga melalui bank syariah. "Ini lebih mudah, Menteri BUMN misalnya diminta intruksikan perusahaan BUMN supaya taruh 10 sampai 15 persen dari portofolio keuangannya di bank syariah baik simpan maupun investasi," tegasnya.

Irfan meyakini bila hal itu dilakukan, perkembangan perbankan syariah akan semakin pesat. Baginya, tinggal bagaimana komitmen pemerintah, berani atau tidak secara serius menjadikan bank syariah sebagai partner dalam penyaluran APBN.

"Seperti Malaysia, di sana sudah 53 persen APBN disalurkan melalui bank syariah," tambah Irfan. Ia berharap berbagai langkah tersebut dapat memperkuat ekonomi syariah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika