REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani ikut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pertemuan pimpinan negara anggota G20 di Hamburg, Jerman pada 7-8 Juli lalu. Sri menjelaskan, selama prosesi pertemuan G20 berlangsung, seluruh negara anggota menyatakan komitmennya untuk melakukan pertukaran data keuangan dan memperbaiki transparansi informasi keuangan. Komitmen ini, kata Sri, dilakukan demi menekan dan mempersempit ruang gerak pengemplang pajak.
Ia melanjutkan, para pemimpin negara G20 membahas secara intensif bagaimana menghindari kecenderungan proteksionisme dan persaingan tidak setara (non level playing field) dan tidak adil (unfairtrade) antar negara yang akan beresiko menghancurkan upaya G20 untuk memperkuat pemulihan ekonomi global.
"Komitmen makin kuat untuk memerangi penghindaran dan penggelapan kewajiban pajak," ujar Sri, Sabtu (8/7).
Ia menjelaskan bahwa Indonesia terlibat langsung dalam langkah-langkah untuk memperkecil ruang gerak pengemplang dan penghindar pajak, termasuk melalui BEPS (Base Erosion Profit Shifting) dan penguatan AEOI -Automatic Exchange of Information (pertukaran informasi perpajakan antar negara).
Indonesia, lanjut Sri, akan memanfaatkan kerjasama perpajakan internasional ini untuk meningkatkan upaya demi melawan penghindar dan pengemplang pajak. Meski begitu, Sri menegaskan untuk tetap melakukan reformasi perpajakan agar dapat memanfaatkan kerjasama internasional secara maksimal untuk kepentingan negara Indonesia.
Isu lain yang cukup intens dibahas dalam gelaran pertemuan tahunan G20 yakni mengenai perubahan iklim, yang dianggap dapat mengancam dunia dan menciptakan resiko bagi generasi mendatang.
"Bila dunia tidak melakukan kebijakan untuk mengurangi emisi karbon untuk mencegah peningkatan suhu dunia," katanya.
Semua negara G20 akan melakukan upaya untuk mengurangi resiko perubahan iklim, meskipun Amerika Serikat telah memutuskan untuk menarik diri dari perjanjian Paris untuk mengatasi ancaman perubahan iklim.
G20 sendiri adalah kelompok 20 negara yang menguasai lebih dari 75 persen perekonomian dunia yang dibentuk setelah krisis keuangan dunia pada tahun 2009. Pertemuan di Hamburg merupakan pertemuan penting, di mana ekonomi dunia menunjukkan tanda pemulihan yang cukup nyata, namun masih menghadapi berbagai resiko seperti rendahnya produktivitas, peningkatan ketimpangan, peningkatan ketidakseimbangan (imbalances), dan kemungkinan perubahan koreksi harga aset secara mendadak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika