REPUBLIKA.CO.ID,SOLO -- Bank Indonesia Perwakilan Solo meminta setiap Pemerintah Daerah se-Solo Raya agar menyiapkan diri terkait pelaksanaan transaksi non tunai. Ini menyusul anjuran Kementerian Dalam Negeri yang menargetkan pelaksanaan transaksi nontunai sudah teralisasi di tiap Pemda tahun depan.

Kepala BI Perwakilan Solo, Bandoe Widiarto menjelaskan intruksi Mendagri tentang pemanfaatan transaksi non tunai yang diterbitkan April lalu ditujukan agar pembayaran, penerimaan dan pengeluaran Pemda dilaksanakan secara non tunai. Ini bukan hal yang baru karena Pemda di Solo Raya sudah banyak menerapkan. “Januari tahun depan ini sudah dilaksanakan, September nanti kita persiapan,” tutur Bandoe, Kamis (6/7).

Dia mencontohkan seperti Pemkot Solo yang telah menerapkan transaksi non tunai pada layannan e-pajak dan e-retribusi yang bekerjasama dengan perbankan. Meski demikian dia mengatakan pada level tekhnik perlu komunikasi intens terutama terkait kesiapan infrastruktur.

Di sisi lain, kata dia, masyarakat juga perlu terus diedukasi sebab masih banyak yang belum mengetahui tentang fasilitas layanan berbasis non tunai. Masyarakat, jelas dia, masih memilih melakukan pembayaran secara tunai. Menurutnya melalui transaksi non tunai dapat mencegah kebocoran pada anggaran.

Sementara itu Asisten Perekonomian Setda Triyana mengungkapkan pelaksanaan retribusi melalui sistem elektronik sangat membantu dalam mempercepat dan meningkatkan pendapatan daerah. Kedepan kata dia e-retribusi akan diterapkan disetiap pasar tradosional di solo.

“Kita akan sosialisasikan juga e-retribusi kepada masyarakat, yang sulit itu transaksi nontunai pada parkir, ini masih banyak kendala,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika