REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN) 2017 kepada Badan Anggaran DPR, sebelum kemudian kembali dibahas di masing-masing komisi. Pemerintah mengungkapkan potensi defisit fiskal dalam tahun anggaran 2017 sebetulnya bisa menyentuh 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka tersebut jauh di atas target pemerintah yang tertuang dalam APBN 2017 sebelumnya, yakni 2,41 persen dari PDB. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, mewakili pihak pemerintah, menyampaikan bahwa potensi defisit yang nyaris 3 persen dari PDB atau batas maksimal tersebut menggunakan asumsi bahwa seluruh belanja kementerian dan lembaga bisa mencapai 100 persen.

Hanya saja, pemerintah optimistis defisit fiskal tahun ini tidak akan sampai menyentuh 2,92 persen dari PDB sesuai dengan hitungan RAPBNP, melainkan hanya 2,67 persen dari PDB. Angka ini juga sejalan dengan proyeksi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya, bahwa defisit fiskal tahun anggaran 2017 'hanya' 2,67 persen dengan terus dijaga untuk tidak tembus 3 persen, sesuai dengan UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Darmin meyakinkan, pemerintah lebih memilih menggunakan angka outlook defisit anggaran sebesar 2,67 persen dari PDB, alih-alih angka yang tertera dalam RAPBNP sebesar 2,92 persen, lantaran realisasi belanja kementerian dan lembaga diyakini tidak akan terserap 100 persen sepenuhnya.

"Ada penghematan alamiah, belanja pemerintah diyakini hanya 97 persen. Makanya outlook kami, defisit 2,67 persen," kata Darmin usai rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Jakarta, kamis (6/7).

Darmin mengungkapkan, pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga angka defisit di bawah 3 persen, salah satunya dengan menggenjot efisiensi belanja barang. Alokasi anggaran untuk tahun ini, melanjutkan kebijakan tahun lalu, akan difokuskan untuk pos-pos belanja yang mendesak dan prioritas.

Dalam laporannya, pemerintah menyebutkan bahwa belanja kementerian dan lembaga sesuai RAPBNP 2017 membengkak dari Rp 763,6 triliun menjadi Rp 773,1 triliun. Namun, dengan asumsi bahwa alokasi anggaran tidak akan terserap seluruhnya secara alamiah, maka diyakini belanja kementerian dan lembaga bisa dihemat hingga Rp 29,4 triliun hingga akhir tahun.

Angka tersebut, termasuk penghematan sebesar Rp 16 triliun untuk belanja barang kementerian dan lembaga seperti perjalanan dinas dan anggaran rapat. Menurut Darmin, pemerintah menargetkan adanya penghematan hingga Rp 16 triliun dapam RAPBNP 2017 dengan sejumlah kebijakan.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengirit pengeluaran, di antaranya adalah menekan belanja honorarium, perjalanan dinas, dan paket rapat, langganan daya dan jasa, penekanan honorarium biata rapat dan iklan, serta penekenan biaya operasional perkantoran, pemeliharaan gedung, dan peralatan kantor.

Selain itu, jurus yang dilakukan pemerintah untuk berhemat termasuk menghemat pembayaran bunga utang, penghematan subsidi bunga kredit program, dan pemenuhan kebutuhan belanja prioritas dan mendesak. Sejumlah belanja prioritas yang dimaksud pemerintah adalah percepatan sertifikasi tanah, persiapan Pilkada 2018-Pemilu 2019, dan persiapan Asian Games 2018. "Tapi pemerintah akan terus lanjutkan subsidi tepat sasaran," ujar Darmin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika