REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan postur RAPBN-P 2017 akan tetap menjaga pelebaran defisit anggaran agar tidak melebihi tiga persen terhadap PDB.

"Kita akan tetap menjaga di bawah tiga persen, saat ini sesuai dengan APBN 2017 perubahan, kita akan berada di sekitar 2,67 persen," kata Sri Mulyani saat ditemui di Jakarta, Rabu (5/7).

Sri Mulyani mengatakan perkiraan target defisit anggaran yang melebar dari asumsi di APBN 2017 sebesar 2,41 persen terhadap PDB ini sudah memperhitungkan realisasi belanja Kementerian Lembaga hingga 95 persen.

"Belanja Kementerian Lembaga ada perubahan, belanja barang dikurangi, tapi belanja modal kita naikkan," ujarnya.

Selain itu, kata dia, postur RAPBN-P itu telah mempertimbangkan pelebaran subsidi energi karena harga minyak mengalami kenaikan di pasar internasional pada semester I-2017. Saat ini, PT Pertamina masih menanggung beban pelebaran subsidi energi akibat asumsi harga ICP minyak di APBN 2017 yang melebar.

"Dengan keputusan Menteri BUMN dan ESDM, perubahan atau perbedaan antara jumlah subsidi yang ada dalam APBN, dengan yang harus ditanggung Pertamina, akan dibayar oleh Pertamina dulu," tutur Sri Mulyani.

Dalam kesempatan terpisah, Sri Mulyani mengatakan pelebaran defisit anggaran telah mempertimbangkan potensi penurunan (shortfall) penerimaan perpajakan hingga Rp 50 triliun dan tambahan belanja sebesar Rp 10 triliun. Dengan adanya pelebaran defisit anggaran itu maka terdapat tambahan pembiayaan untuk menutup defisit fiskal hingga mencapai Rp 37 triliun-Rp 40 triliun.

Terkait RAPBN-P 2017, Sri Mulyani juga memastikan beberapa asumsi makro akan mengalami perubahan dari asumsi APBN 2017, seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan harga ICP minyak. Beberapa tambahan belanja ikut masuk dalam RAPBN-P 2017 antara lain pembiayaan untuk penyelenggaraan Asian Games 2018, proses sertifikasi tanah dan persiapan untuk pemilihan umum kepala daerah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika