REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia memperjuangkan kepentingan nelayan kecil pada pertemuan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) yang membahas mengenai subsidi perikanan.
Keterangan pers Perwakilan Tetap RI di Jenewa, yang diterima di Jakarta, Jumat (16/6), menyebutkan delegasi RI pada pertemuan itu menyampaikan bahwa praktik penangkapan ikan secara ilegal (Illegal, Unreported, Undocumented/IUU fishing) secara ekonomi dan sosial sangat merugikan kepentingan nelayan.
Untuk itu, Pemerintah Indonesia menilai praktik pembuatan aturan mengenai pemberian subsidi perikanan di WTO dapat menjadi senjata ampuh dalam pemberantasan "IUU fishing". Pemerintah Indonesia juga berpandangan bahwa kepentingan nelayan kecil dan pengolah perikanan skala kecil juga harus dipertimbangkan dalam pembentukan peraturan tersebut.
Hal tersebut ditegaskan Delegasi RI dalam perundingan pembentukan aturan mengenai subsidi perikanan yang dilaksanakan dalam pertemuan grup negosiasi peraturan (NGR) WTO di Jenewa pada 14-16 Juni 2017. Perundingan itu secara khusus membahas draf yang masing-masing diusulkan oleh sejumlah negara Amerika Latin dan Indonesia. Delegasi Indonesia telah menyampaikan proposalnya secara formal pada Pertemuan NGR pada 6 Juni 2017 lalu.
Proposal Indonesia secara garis besar mencakup pelarangan pemberian subsidi yang berkontribusi pada penangkapan ikan secara ilegal, secara berlebihan dan kelebihan kapasitas (IUU fishing, overfishing, overcapacity). Indonesia juga menekankan pentingnya pemberian fleksibilitas atau perlakuan khusus (special and differential treatment/SDT) kepada nelayan kecil dan pengolah perikanan skala kecil.
Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, saat ini terdapat kurang lebih 868 ribu rumah tangga usaha perikanan yang masih membutuhkan dukungan pemerintah. Bagi Indonesia, untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan laut sebagai penggerak kegiatan ekonomi secara berkelanjutan tidak cukup dilakukan hanya oleh satu negara saja, namun juga memerlukan kerja sama global.
Pemerintah Indonesia menilai bahwa forum multilateral, salah satunya WTO, dapat menjadi wadah yang tepat untuk mencapai hal tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
