REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Coca Cola dan sejumlah perusahaan sirup jagung mengkritisi Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang tak kunjung menyelesaikan perselisihan perdagangan dengan Meksiko. Perselisihan ini dapat mengancam keberlangsungan kedua industri besar tersebut.

Dilansir Reuters, Senin (5/6), perwakilan dari Coca-Cola, dan sejumlah produsen sirup jagung AS seperti Daniels Midland Co dan Cargill Inc telah bertemu dengan Staf Khusus Gedung Putih Bidang Pertanian, Perdagangan dan Makanan Ray Starling, untuk membahas permasalahan tersebut.

Para perwakilan perusahaan tersebut memperingatkan Pemerintah AS bahwa ada potensi penurunan industri jika AS dan Meksiko tak kunjung menyetujui perjanjian perdagangan baru, dan mencegah bea masuk besar terhadap impor gula dari Meksiko.

Bagi pembeli gula seperti Coca Cola, belum adanya kesepakatan perdagangan dapat mengganggu pasokan dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi kenaikan harga. Selama ini, AS tidak bisa menghasilkan gula untuk memenuhi kebutuhan industri minuman dan sirup. Oleh karena itu, AS bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan industri tersebut.

Sementara, bagi produsen sirup jagung AS, ketegangan perdagangan antar kedua negara dapat mengancam terjadinya perang dagang dengan pasar di luar negeri. Untuk diketahui, AS dan Meksiko telah terlibat dalam perselisihan perdagangan selama tiga tahun. Pembicaraan antara Presiden AS Donald Trump dan Pemerintah Meksiko telah dimulai pada Maret lalu. Pembicaraan ini dinilai sebagai diskusi pembuka mengenai kesepakatan perjanjian dagang NAFTA.

Dibawah NAFTA, Meksiko memiliki akses gula gratis ke pasar AS. Namun, industri refinary gula AS menyatakan adanya dumping terhadap gula impor dari Meksiko. Oleh karena itu pada 2014, keduanya menangguhkan tarif dengan menetapkan kuota.

Industri gula AS menyatakan, kesepakatan pada 2014 gagal mengendalikan dumping gula dari Meksiko dan Pemerintah AS ingin memberlakukan peraturan yang lebih ketat. Sweetener Users Association menyatakan, tidak adanya kesepakatan antara Pemerintah AS dan Meksiko tersebut dapat mengancam ratusan ribu pekerja di industri berbasis gula.

Ikuti Whatsapp Channel Republika