REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan peringkat layak investasi atau investment grade yang diperoleh Indonesia dari lembaga pemeringkat S&P haruslah dimanfaatkan dengan baik. Sebab, dengan hasil peringkat ini membuktikan adanya kepercayaan investor kepada pemerintah Indonesia. Karena itu, Jokowi meminta agar kepercayaan dari para investor tersebut haruslah dijaga bersama.

“S&P telah memberikan kepada kita investment grade, sehingga ini menambah kepercayaan kepada kita terutama untuk investasi-investasi yang berasal dari luar karena itulah sebuah kepercayaan yang harus kita jaga,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (22/5).

Ratas kali ini diselenggarakan untuk menindaklanjuti sejumlah pertemuan, khususnya belt and road forum di Beijing. Melalui forum-forum tersebut, kata dia, peluang kerja sama dengan negara lain menjadi sangat terbuka lebar.

Peluang-peluang tersebut, kata dia, harus dimanfaatkan dengan baik karena tak bisa datang dalam dua kali kesempatan, bahkan lebih. Sebab itu, Presiden meminta agar pemerintah dapat memberikan pelayanan yang cepat dan terintegrasi terhadap investasi-investasi yang masuk.

“Oleh sebab itu, kesiapan-kesiapan kita dalam melayani, kecepatan-kecepatan kita dalam melayani investasi-investasi yang masuk itu betul-betul harus terintegrasi, diikuti satu per satu secara detail,” ujar Jokowi.  

Ia mengingatkan, dengan pelayanan yang buruk justru akan merugikan Indonesia sebab para investor dapat menurunkan tingkat kepercayaan mereka terhadap pemerintah. Penanganan terhadap hal yang berkaitan dengan investasi pun, kata dia, harus dilakukan secara detail.

“Jangan sampai yang justru sudah masuk tinggal pelaksanaan menjadi tidak percaya lagi, gara-gara penanganan akhir kita yang tidak baik, terutama di bidang-bidang yang berkaitan dengan pelayanan perizinan,” kata Presiden.  

Selain itu, pemerintah pun harus memberikan kepastian hukum dan juga membenahi pelayanan-pelayanan selama ini. Menurut dia, saat ini, Indonesia sudah berada dalam posisi yang sesuai jalurnya. Namun, kecepatan pelayanan menjadi kunci utama yang harus mendapatkan perhatian pemerintah.

Jokowi mengatakan, masih banyak hal-hal sederhana yang justru menyebabkan para investor kecewa terhadap pemerintah. Misalnya saja, terkait dengan kesepatan MoU antar-pemerintah yang dalam beberapa tahun justru tidak tertangani dengan baik.

“Kemudian juga masalah keputusan di bidang-bidang perizinan yang sebetulnya juga hal-hal yang tidak fundamental, kecil, tetapi karena tidak kita monitor, tidak kita ikuti secara detail sehingga itu juga lolos dari pengawasan dan menyebabkan kekecewaan dari investor,” kata Jokowi.

Baca juga: Peringkat Layak Investasi S&P akan Buat Surat Utang RI Kompetitif

Ikuti Whatsapp Channel Republika