REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- PLN menargetkan elektrifikasi di Indonesia Timur bisa naik 202 persen pada 2019 mendatang. Namun, di satu sisi PLN akan membebankan biaya tarif listrik subsidi kepada masyarakat Indonesia Timur.

Direktur Perencanaan Korporat PT PLN, Nicke Widyawati mengatakan di 1.364 desa yang menjadi target PLN untuk dialiri listrik tidak akan dikenakan tarif yang mahal. PLN akan menetapkan tarif listrik subsidi bagi wilayah terpencil di Indonesia Timur tersebut.

"Kita nggak bicara keuntungan. Kita jual berdasarkan harga subsidi berapapun BPP (biaya pokok penyediaan) PLN, dan secara UU memang ini jadi tanggung jawab negara yang kemudian dilakukan PLN sebagai operator pemerintah," ujar Nicke di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (15/5).

Menurutnya, jika ada selisih yang harus dikeluarkan PLN untuk menopang biaya produksi listrik di daerah maka PLN akan membuka peluang kerja sama dengan pihak lain. Alokasi CSR pihak BUMN lain dan kerja sama serta sinergi BUMN dinilai bisa menjadi salah satu solusi untuk menutup selisih tersebut.

"Selisihnya gimana? Bisa kerja sama dengan BUMN bisa juga nanti kan ada mekanisme subsidi. Itulah listrik berkeadilan. Makanya kenapa kita perlu melakukan penyesuaian di penerima subsidi, kemudian kita shifting ke situ," ujar Nicke.

Baca juga: PLN: Subsidi Listrik Dicabut untuk Biayai Elektrifikasi Indonesia Timur

Ikuti Whatsapp Channel Republika