REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mendorong pengelolaan danau secara terintegrasi dan berkelanjutan. Menurutnya, pengelolaan berkelanjutan penting karena banyaknya danau di Tanah Air.
"Penyelamatan danau sangat mendesak untuk ditangani agar danau tetap mampu memberikan manfaat bagi kehidupan manusia," ujar Bambang dalam Lokakarya Nasional 'Pengelolaan Danau Berkelanjutan yang digelar di Jakarta, Rabu (10/5).
Bambang mengatakan, Indonesia memiliki 840 danau dengan total luas mencapai 7.103 kilometer persegi yang tidak hanya berfungsi sebagai penyedia sumber air (baku), maupun untuk pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi lainnya, tapi juga memiliki potensi tinggi untuk menyokong pertumbuhan ekonomi melalui pariwisata.
Saat ini, pemanfaatan danau di Indonesia semakin meningkat, sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan kegiatan ekonomi yang semakin berkembang. Belum maksimalnya sinergi pengelolaan danau antar instansi, antar program, serta antar pemangku kepentingan menambah kompleksitas permasalahan.
Dia menjelaskan, pengelolaan danau berkelanjutan tidak hanya dikerjakan oleh satu lembaga atau institusi secara eksklusif, namun membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk swasta dan masyarakat. Dengan kata lain, pengelolaan danau berkelanjutan harus menjadi aksi kolektif dari berbagai pemangku kepentingan.
"Dibutuhkan koordinasi yang baik dari seluruh pemangku kepentingan, terutama di antara para pemangku kepentingan kunci yang menjadi penentu dan motor penggerak seluruh proses," ujarnya.
Bambang menambahkan, multiguna ekosistem danau dalam menopang kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya memerlukan sistem pengelolaan yang memenuhi kaidah tata ruang yang benar, regulasi dan kelembagaan yang jelas. Selain itu, kelestarian fungsi ekosistemnya yang terus terjaga.
Lebih lanjut, Menteri Bambang menyampaikan bahwa pemanfaatan ekosistem danau harus selaras dengan pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan pengelolaan danau terpadu yang berbasis pada pendekatan holistik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, tata ruang, serta kepariwisataan.
Terkait penyelenggaraan lokakarya, Bambang mengatakan acara itu membahas berbagai isu penting terkait danau, antara lain pengelolaan danau dalam perspektif limnologi, pengelolaan infrastruktur sumber daya air danau secara berkelanjutan, dan pemanfaatan danau yang berwawasan lingkungan.
Pada hari kedua ini dibahas solusi kebijakan terkait pengelolaan danau, meliputi sisi perencanaan, kelembagaan, dan regulasi. Lokakarya Nasional “Pengelolaan Danau Berkelanjutan: Sinergi Program dan Peran para Pemangku Kepentingan” juga mengupas kondisi dan permasalahan pengelolaan danau di empat lokasi, yaitu Danau Toba, Danau Maninjau, Danau Limboto, dan Danau Rawa Pening.
Hasil yang diharapkan dari lokakarya pengelolaan danau berkelanjutan ini adalah memberikan pijakan dalam penyusunan kebijakan, serta membangun sinergi antar pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan danau di Indonesia ke depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
