REPUBLIKA.CO.ID, SUBANG -- Petani asal Desa Patimbang, Kecamatan Pusakanagara yang tergabung dalam Paguyuban Petani Berkah Jaya, berunjukrasa menolak harga lahan murah. Pasalnya, informasi yang beredar, anggaran pembebasan lahan untuk Pelabuhan Patimban itu antara Rp 500-700 miliar. Dengan anggaran seperti itu, maka harga pembelian lahan ke warga sangat murah.

Ketua Paguyuban Petani Berkah Jaya, Arim Suhaerim, mengatakan, bila alokasi untuk pembebasan lahannya antara Rp 500 miliar-Rp 700 miliar, maka pemerintah membeli lahan warga sangat murah. Yakni, antara Rp 140 ribu-Rp 200 ribu per meter. Padahal, lahan di Patimban ini sangat produktif. Terutama, lahan sawahnya.

"Kami takut, tim apresial menetapkan harga kelewat murah," ujarnya, kepada Republika, Senin (8/5).

Menurut Arim, lahan yang dikuasi warga Patimban ini, masuk dalam zona merah. Luasnya mencapai 360 hektare. Dari luasan itu, 160 hektarenya merupakan areal persawahan yang sangat produktif. Karena, sehari-hari warga mengandalkan dari hasil pertanian tersebut.

Akan tetapi, bila anggaran pembebasan lahan itu hanya segitu, maka pemerintah akan membeli lahan produktif ini sangat murah. Makanya, petani dan warga menolak. Sebab, lahan itu merupakan penopang perekonomian masyarakat.

Idealnya, lanjut Arim, harga lahan untuk pelabuhan ini seperti pembebasan lahan untuk Bandara Kulonprogo. Paling murah Rp 350 ribu dan yang tertinggi Rp 1,7 juta per meter. Bahkan, petani Patimban ingin lahannya dijual seharga Rp 2,5 juta per meter. Itupun masih bisa nego.

"Karena, di atas lahan itu, ada tegakan yang punya nilai ekonomis," ujarnya.

Karena itu, sebelum tim apresial turun ke lapangan, petani ingin ada kepastian harga terlebih dulu. Selain itu, petani juga ingin membuktikan ke pihak terkait, bahwa lahan tersebut tidaklah tandus dan nonproduktif. Justru, lahan yang ada di Patimban sangat produktif.

"Aksi kami ini, bukan semata-mata soal harga. Tapi kami juga ingin membuktikan kalau lahan kami merupakan lahan produktif," ujarnya.

Petani lainnya, Kamiyo (61 tahun), membenarkan bila warga Patimban menolak harga murah untuk pembelian lahan. Dalam pembebasan lahan ini, diharapkan ada rasa keadilan dari pemerintah. Mengingat, lahan yang jadi kawasan zona merah ini, merupakan sumber mata pencaharian warga.

"Lahan sawah saya ada 3.500 meter. Setiap musim, sawah itu selalu menghasilkan. Makanya, saya mampu menyekolahkan anak dari hasil sawah tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Camat Pusakanagara Ela Nurlaela, mengapresiasi aksi unjuk rasa petani ini. Pihaknya berjanji, akan memerjuangkan aspirasi masyarakat tersebut. Apalagi, lahan di desa itu memang produktif. Jadi, bukan lahan tandus yang selama ini seperti diutarakan sejumlah pihak.

"Saya paham akan keinginan warga," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika