REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kepala Biro Humas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Sahat Sinurat mengatakan, Kemenaker sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar ada kurikulum pendidikan vokasi sehingga kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan industri atau link and match. Hal itu sebagai upaya pemanfaatan sumber daya demi mengembangkan pendidikan vokasi berbasis kompetensi yang terhubung (link and match) dengan industri.

"Sudah ditandatangani Nota Kesepahaman Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri Berbasi Kompetensi yang link and match dengan industri. Penandatanganan dilakukan oleh lima kementerian," kata Sahat kepada Republika, Ahad, (7/5). Ia menyebutkan, kelima kementerian tersebut yaitu Kementerian Perindustrian, Kemendikbud, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan, Kementerian BUMN, serta Kemenaker.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun pada Februari 2017 menjadi 5,33 persen. Sebelumnya pada periode sama tahun lalu sebesar 5,50 persen. Akan tetapi, tingkat pengangguran tersebut masih didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Untuk mengatasinya, pemerintah pun terus menjalankan program pendidikan vokasi atau Link and Match.

Sahat menyatakan, Kemenaker juga bersinergi dengan berbagai pihak terkait. Mereka bukan hanya pemerintah, tapi juga dengan asosiasi industri, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan para tenaga pendidikan. "Tujuannya untuk mewujudkan pendidikan vokasi dan kejuruan yang link and match dengan dunia industri, restrukturisasi kurikulum, dan pendidikan," ujarnya.

Menurutnya, sinergi juga dilakukan agar industri memfasilitasi praktik kerja serta pemagangan. Selanjutnya, Kemenaker berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak swasta agar terus melakukan pendidikan dan pelatihan kerja.

Baca juga: Pengangguran Lulusan SD Lebih Sedikit Dibanding SMK, Kok Bisa?

Ikuti Whatsapp Channel Republika