REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Industri pengolahan nonmigas mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,71 persen sepanjang kuartal pertama 2017 ini. Angka ini naik dibanding capaiannya pada periode yang sama 2016 lalu di mana pertumbuhannya 4,51 persen. Bahkan, pertumbuhan industri nonmigas di kuartal ini masih lebih tinggi dibanding pertumbuhannya sepanjang tahun lalu sebesar 4,41 persen.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjelaskan, angka yang pertumbuhan yang positif kali ini didorong oleh permintaan global terhadap produk industri nonmigas Indonesia yang mulai membaik. Apalagi, harga-harga komoditas utama dunia, seperti perkebunan, pertanian, dan pertambangan yang sudah mulai pulih membuat pasar dunia mulai pulih. Airlangga juga menyebutkan, kinerja pertumbuhan industri nonmigas yang merangkak naik ini terlihat dari nilai ekspor sebesar 22 persen. Artinya, kata dia, hal ini menunjukkan kondisi pasar global yang sudah pulih sehingga mendorong peningkatan produktivitas bagi industri dalam negeri.
“Momentumnya harus dijaga, di mana sebelumnya produksi industri manufaktur tumbuh dan saat ini produk domestik bruto (PDB) ikut positif. Kami berharap agar pertumbuhan industri pada triwulan berikutnya dapat lebih baik lagi,” kata Airlangga dalam rilisnya yang diterima Republika.co.id, Ahad (7/5).
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sektor industri yang tumbuh tinggi pada kuartal pertama tahun ini adalah industri kimia farmasi dan obat tradisional sebesar 8,34 persen, industri makanan dan minuman 8,15 persen, industri karet, barang dari karet dan plastik 7,52 persen, serta industri kulit, serta industri barang dari kulit dan alas kaki 7,41 persen.
Selanjutnya, BPS merilis bahwa industri pengolahan nonmigas menjadi kontributor terbesar bagi pertumbuhan ekonomi nasional dibandingkan sektor-sektor lainnya. BPS mencatat, industri pengolahan nonmigas mampu memberikan sumbangan mencapai 18,08 persen pada kuartal I tahun 2017.
Sedangkan kontribusi industri batubara dan pengilangan migas sekitar 2,39 persen, sehingga sumbangan industri pengolahan (migas dan nonmigas) terhadap total PDB kuartal I 2017 mencapai 20,48 persen.
Airlangga mengungkapkan, industri pengolahan nonmigas selalu membawa efek berganda terhadap perekonomian nasional mulai dari peningkatan nilai tambah, penyediaan lapangan kerja, perolehan devisa dari ekspor, hingga penghemat devisa ketika memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Ia optimistis, pertumbuhan industri akan lebih terdongkrak lagi apabila harga gas dan listrik lebih kompetitif karena mampu menekan biaya produksi. “Bahkan, itu bisa menambah daya saing industri nasional di kancah global,” ujar Airlangga.
Menurutnya, langkah strategis lainnya yang perlu dilakukan pemerintah yakni melakukan harmonisasi peraturan di segala lintas sektoral, menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan baku industri khususnya bahan baku yang berasal dari impor, serta melaksanakan promosi dagang ke pasar nontradisional, dan mencari informasi kebutuhan produk dan hambatan pasar dalam rangka pengembangan pasar ekspor baru.
Selain itu, investasi di sektor industri juga naik. Merujuk data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sektor industri pada kuartal I tahun 2017 sebesar Rp 27,21 triliun atau tumbuh sebesar 6,88 persen dibanding periode yang sama tahun 2016 sebesar Rp 25,45 triliun. Investasi sektor industri ini memberikan kontribusi sebesar 39,57 persen dari total investasi PMDN kuartal I 2017 sebesar Rp 68,76 triliun.
Sedangkan nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sektor industri kuartal I 2017 mencapai 3,23 miliar dolar AS. Investasi PMA sektor industri ini memberikan kontribusi sebesar 44,31 persen dari total investasi PMA kuartal I 2017 sebesar 7,29 miliar dolar AS.
Airlangga mengatakan, pemerintah menargetkan realisasi penanaman modal di dalam negeri mampu menopang pertumbuhan ekonomi tahun 2017. Diharapkan, separuh investasi berasal dari kontribusi sektor industri. Untuk menarik investasi sektor industri di Indonesia, Airlangga mengungkapkan, pemerintah terus memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam perizinan investasi, pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan industri serta pemberian insentif fiskal berupa tax allowance dan tax holiday.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
