REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian BUMN sedang menggodok rencana penurunan biaya logistik dari sisi tahap bongkar muat barang. Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN, Pontas Tambunan mengatakan salah satu komponen harga yang bisa ditekan adalah crane handling container.
Pontas menjelaskan rencananya, tak hanya menekan komponen biaya, pemerintah juga akan membuat satu harga diseluruh pelabuhan di Indonesia. Pontas mengatakan, kebijakan satu harga ini agar seluruh Pelindo selaku operator bongkar muat di seluruh Indonesia memiliki satu harga yang jelas untuk tahap bongkar muat.
"Nanti kita launching satu harga. Handling system-nya, dari setiap pelabuhan berbeda berbeda. Nah ini mau kita samakan, artinya ada satu harga acuan yang tetap diseluruh pelabuhan," ujar Pontas akhir pekan lalu di Bogor.
Pontas mengatakan saat ini setidaknya ada beberapa variasi harga bongkar muat di beberapa pelabuhan di Indonesia. Pontas mengatakan seperti di Surabaya sendir harga bongkar muat bisa mencapai 80 dolar per container. Sedangkan di Papua, harga bisa mencapai 90 dolar per kontainer.
"Kita persiapakn menurunkan biaya logistik yang diperkirakan lebih rendah daripada yang ada. Dan kita menuju pada daya saing yang baik dengan singapura," ujar Pontas.
Pontas tak menampik tak sedikit para pengusaha logistik dan forwarder yang memang mengeluhkan harga bongkar muat barang di Pelabuhan Indonesia cukup tinggi. Ia mengatakan jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia menduduki peringkat nomer empat bongkar muat barang.
"Kenapa itu terjadi, karena kapal yang sudah masuk, dia ngeluh tarifnya lebih mahal dari singapur. Dari sana, kita sudah meyiapkan, agar itu bisa diseragamkan," ujar Pontas.
Ia mengatakan pricing management, atau kebijakan satu harga nantinya akan mengakomodri paket harga mulai dari sandar, bongkar muat dan bea keluar. Ia mengatakan dengan formulasi ini harapannya harga logistik bisa jauh lebih turun.
"Memang perlu ada beberap tahap, perlu kesepakatan juga denga para pengguna jasa. Kemudian juga harus sampai ke Kemneterian Perhubungan, sehingga mudah mudahan bisa segera di launching melalui beberap tahap tadi. Sehingga kita bisa turunkan biaya logistik," ujar Pontas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika