REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah optimistis mampu mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai bangsa maritim dunia. Saat ini pemerintah fokus memanfaatkan segala potensi sumber daya kelautan, membangun transportasi laut dan infrastruktur pelabuhan.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap agar seluruh instansi dan stakeholder terkait dapat berpartisipasi aktif memberikan dukungan dalam pembangun sektor maritim melalui terobosan-terobosan yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat. Seperti program tol laut, pemanduan di Selat Malaka, serta direct call kapal besar dengan tujuan internasional. “Hal tersebut tentu akan membuktikan bahwa secara bertahap dan step by step, Indonesia bisa meraih kemandirian sebagai negara maritim yang besar,” ujar Budi lewat siaran pers, di Jakarta, pada Jumat (28/4).
Kementerian Perhubungan mencatat kemandirian maritim Indonesia dimulai dari program tol laut yang saat ini telah memasuki tahun ketiganya. Pelaksanaan tol laut sedikit banyak telah memberikan kontribusi dan manfaat khususnya dalam menekan angka disparitas harga. Tol laut telah meningkatkan pemerataan ekonomi sehingga menjadi tonggak baru menekan disparitas harga yang terjadi selama ini antara wilayah barat Indonesia dengan wilayah Timur Indonesia.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A Tonny Budiono menyebutkan bahwa pelaksanaan tol laut didukung oleh sistem distribusi dan konsolidasi barang yang ditandai dengan dioperasikannya 13 trayek pada 2017. Rinciannya, sebanyak enam trayek dilayani oleh PT Pelni melalui penugasan, dan sebanyak tujuh trayek dilayani oleh perusahaan angkutan laut swasta melalui skema pelelangan umum. “Selain itu, guna lebih mengefektifkan program tol laut, Kementerian Perhubungan bekerjasama dengan Kementerian BUMN telah menggagas pembangunan pusat logistik di wilayah jalur tol laut yang dinamakan Rumah Kita,” kata Tonny.
Dia mengatakan, hadirnya tol laut di tengah-tengah masyarakat akan semakin menjamin ketersediaan barang melalui angkutan barang yang terjadwal. Sehingga akan semakin meningkatkan kemandirian bangsa Indonesia dalam memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya yang berada di wilayah Timur Indonesia.
Selain itu, kemandirian maritim Indonesia ditunjukan dengan resminya Pemerintah Indonesia melakukan pemanduan di Perairan Selat Malaka dan Selat Singapura. Pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, serta menjaga kedaulatan wilayah teritorial Indonesia.
Menurut Dirjen Tonny, pelaksanaan pemanduan di Selat Malaka dan Selat Singapura merupakan hasil perjuangan panjang Pemerintah Indonesia. Permasalahan ini selalu menjadi isu utama yang dibahas oleh tiga negara pantai (The Littoral States) yakni Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam Forum Tripartite Technical Expert Group (TTEG). "Dengan melakukan pemanduan di Selat Malaka dan Selat Singapura menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang berintegritas dan tidak bergantung pada Negara pantai lainnya," ujarnya menegaskan.
Selanjutnya, dari sisi pengangkutan laut, Indonesia telah berhasil mendatangkan kapal petikemas terbesar pertama di Pelabuhan Tanjung Priok. Kapal peti kemas itu berlayar dengan rute langsung Jakarta - Los Angeles, Amerika. Dengan adanya pelayanan langsung ke Amerika Serikat dengan kapal berkapasitas besar, akan meningkatkan efisiensi logistik yaitu dari segi harga akan mengalami penurunan sebesar 20 persen hingga 30 persen.Sedangkan dari segi waktu mencapai 10 hari.
Tonny menyebutkan dengan kehadiran kapal-kapal raksasa ini menunjukkan kepada masyarakat transportasi laut bahwa sekarang Pelabuhan Tanjung Priok sudah dapat melayani kapal dengan kapasitas besar. Dengan begitu akan membuat efisiensi logistik Indonesia menjadi lebih baik. Pelabuhan Tanjung Priok pun menunjukkan tidak kalah bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.
“Dengan adanya pelayaran langsung ini, akan memberikan keuntungan khususnya kepada para eksportir yang dapat melakukan penghematan biaya (cost saving) karena tidak harus transit di negara lain (double handling) seperti Singapura, sehingga pada akhirnya biaya logistik akan semakin kompetitif sehingga Pelabuhan Tanjung Priok dapat menjadi transshipment di Asia Tenggara,” ujar Tonny.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
