REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan sekuritisasi aset. Menurut dia, saat ini bukan zamannya lagi untuk memiliki dan menyimpan aset yang telah selesai dibangun.
BUMN, sambung Jokowi, perlu melakukan sekuritisasi aset untuk memperoleh dana segar agar dapat kembali membangun infrastruktur lainnya di berbagai daerah.
“Saya sudah perintahkan pada BUMN, kalau sudah bangun tol, sudah jadi, segera itu dijual. Sekuritisasi untuk, misalnya bangun habis Rp 10 triliun, dijual jadi Rp 30 triliun, bisa bangun di tempat lain, tiga kali lipat,” kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam Musyarawah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (26/4).
Menurut Jokowi, selama ini BUMN gemar memiliki aset yang telah selesai dibangunnya dan mendapatkan pendapatan dari infrastruktur tersebut. Namun, cara tersebut merupakan cara yang sudah tak mengikuti zamannya.
“Yang dulu-dulu BUMN kita senangnya memiliki. Kalau sudah bangun, ya kan, jadi wajib dimiliki setiap bulan dapat income dari tol itu. Itu sudah kuno. Negara kita membutuhkan jalan-jalan di provinsi di luar Jawa, di provinsi-provinsi yang lain, bukan hanya di Jawa saja. Kalau tidak ada sekuritisasi tidak akan ada jalan infrastruktur,” jelasnya.
Sekuritisasi aset ini diperlukan lantaran anggaran untuk membangun infrastruktur baik dari APBN dan APBD sangatlah kecil. Jokowi mengatakan, kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur dalam lima tahun bahkan mencapai sekitar Rp 5.500 triliun. Sedangkan, anggaran negara hanya mampu menyediakan dana sekitar Rp 1.500 triliun.
Kekurangan anggaran pembangunan infrastruktur tersebut, kata Jokowi, dapat dilakukan dengan mencari investor agar dapat menanamkan investasinya di dalam negeri. “Kita ingin membangun infrastruktur. Kebutuhannya kurang lebih Rp 5.500 triliun dalam lima tahun. Anggaran kita hanya bisa menyediakan kurang lebih Rp 1.500 triliun. Artinya hanya kurang lebih di bawah 30 persen. Sisanya dari mana? Dari investasi,” ucap Jokowi.
Untuk menarik minat investor baik dari investor asing maupun lokal, Jokowi meminta agar Indonesia dapat meningkatkan persaingannya dengan negara lain. Salah satunya yakni dengan mempermudah berbagai perizinan yang dinilai memperumit serta memberikan kepastian hukum.
Selain itu, mengikuti perubahan zaman pun dapat juga meningkatkan daya saing Indonesia terhadap negara lain untuk menarik minat para investor. “Dan investasi itu jangan dipikir hanya orang asing saja, orang kita sendiri kalau ga senang di negaranya, ya pindah ke tempat yang bisa memberikan keuntungan itu,” kata Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika