Senin 24 Apr 2017 18:22 WIB

Rencana Rumah Kita Diminta tak Tergantung APBN

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Warga berjalan di perumahan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank BTN di Kelurahan Tegal Gede, Sumbersari, Jember, Jawa Timur, Kamis (9/3).
Foto: Antara/Seno
Warga berjalan di perumahan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank BTN di Kelurahan Tegal Gede, Sumbersari, Jember, Jawa Timur, Kamis (9/3).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana konsep rumah kita yang dibuat pemerintah dinilai jangan bergantung pada subsidi. Ketua Asosiasi Logistik, Zaldi Masita mengatakan jika pemerintah hendak membuat program yang memang memotong ongkos logistik maka harus bebas dari subsidi.

Ia mengatakan jika program bergantung pada subsidi maka ketika subsidi habis maka harga kembali menjadi tinggi. Ia mengatakan, hal ini bukan solusi untuk memangkas ongkos logistik di Indonesia yang memang tinggi.

"Kalau pemerintah membuat proyek yg diharapkan bisa menurunkan biaya logistik tapi dgn cara memberikan subsidi maka begitu subsidinya habis ya biaya logistiknya balik lagi tinggi," ujar Zaldi saat dihubungi Republika, Senin (24/4).

Zaldi mengatakan pemerintah harus mengkaji dampak dari program rumah kita yang selama ini sudah berjalan. Ia mengatakan jangan sampai program yang ada malah memangkas APBN dan memberikan beban kepada BUMN untuk mensupport program tersebut.

"Pemerintah perlu mengkaji dampak dr rumah kita selama  ini dan bagaimana ke depannya apakah konsep rumah kita ini bisa sustain tanpa subsidi?," ujar Zaldi.

Zaldi mengatakan kedepan efisiensi APBN menjadi fokus utama pemerintah. Ia berharap jangan sampai efisiensi tak berjalan baik hanya karena harus menyokong kebutuhan BUMN untuk memberikan harga yang rendah tapi ditutup dengan subsidi.

"Pada akhirnya BUMN akan menaikkan tarif-tarif di tempat lain untuk mengurangi kerugiannya, kan jadi aneh. Mengurangi biaya logistik di satu tempat tapi menaikkan di tempat lain," ujar Zaldi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement