REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Bappenas, Bambang Brodjonegoro meminta Aceh bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Ia mengatakan langkah ini digenjot mengingat posisi Aceh yang cukup strategis dan memiliki potensi perekonomian yang memadai.
Bambang mengatakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2018 sebesar 5,6 persen, maka pertumbuhan ekonomi di Aceh diharapkan bisa tumbuh sebesar 5,61 persen. Ia mengatakan banyak potensi ekonomi yang bisa dikembangkan di Aceh.
Bambang mengatakan pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh perlu didukung sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor konstruksi, sektor administrasi pemerintahan, sektor transportasi dan pergudangan, Sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi total sebesar 82,92 persen.
“Pemerintah daerah perlu menjaga pertumbuhan sektor-sektor tersebut agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Aceh. Sementara itu, dilihat dari tingkat kemiskinan, untuk Provinsi Aceh pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar 15,86 persen dan tingkat pengangguran sebesar 7 persen," ujar Bambang melalui keterangan tertulisnya, Selasa (18/4).
Bambang mengatakan untuk mensupport pertumbuhan ekonomi di Aceh, pemerintah akan membangun beberapa proyek prioritas nasional di Aceh antara lain Pembangunan Jalur KA Bireun Lhokseumawe; Pembangunan KA Trans Sumatera antara Besitang-Langsa (Konstruksi SBSN); Pembangunan KA Trans Sumatra Besitang-Langsa (pengadaan lahan).
Selain itu, pemerintah juga akan membangun dan revitalisasi Pelabuhan Nasional Balohan; dan penyediaan layanan informasi cuaca penerbangan untuk take off dan landing secara online dan realtime yang merupakan proyek-proyek untuk mendukung prioritas nasional Infrastrutur, Konektivitas, dan Kemaritiman.
Pemerintah juga akan membangun beberapa proyek untuk mendukung prioritas nasional Ketahanan Pangan seperti pembangunan Bendungan Kaureto, pembangunan Bendungan Rukoh, dan pembangunan Bendungan Tiro. Selain itu, terdapat berbagai rencana indikatif pembangunan infrastruktur lainnya yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan pembangunan di Provinsi Aceh.
Untuk mendukung prioritas nasional, Bambang berharap pembahasan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan Musrenbang Provinsi dapat dilakukan pendekatan money follows program dalam arti fokus anggaran hanya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya.
Sedangkan dalam pembahasan dengan Kabupaten/Kota perlu dilakukan dengan penajaman perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dari program/kegiatan prioritas nasional (lokus kegiatan/proyek, berikut kesiapan yang diperlukan) serta perkuatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan lebih meningkatkan keterkaitan alokasi DAK dengan pencapaian sasaran-sasaran program/proyek prioritas nasional.
“Pola alokasi anggaran tidak semata-mata atas usulan OPD berdasarkan tugas dan fungsi, tetapi berdasarkan prioritas program yang bermanfaat untuk mendukung pencapaian sasaran agenda prioritas pembangunan," ujar Bambang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
