REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dinilai perlu meningkatkan penanganan pangan menjelang puasa dan lebaran. Pasalnya target pemerintah sejauh ini baru menyasar pada tingkat kecukupan ketersediaan pangan pada momen strategis tiap tahun di bulan puasa.
Anggota Komisi IV DPR RI Akmal Pasluddin mengatakan pemerintah perlu meningkatkan target penanganan pangan menjelang bulan Ramadhan dan Syawal. "Bukan hanya berupa stabilisasi stok pangan, namun juga perlu adanya kestabilan harga di mana selama ini baik harga-harga terutama pangan selalu mengalami lonjakan kenaikan,” ujar dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Selasa (18/4).
Komisi IV DPR akan terus mengingatkan pemerintah, baik mitra kerja maupun bukan mitra kerja seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN hingga Kementerian Koordinator Perekonomian untuk menstabilisasi harga pangan. Bahkan, kata Akmal, bila perlu kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diajak bersama membuat kebijakan jangka pendek guna mengatasi permasalahan pangan yang tiap tahun terjadi menjelang puasa dan lebaran.
Menurut dia, kebijakan pemerintah senantiasa mematok lonjakan harga dalam toleransi sebesar 10 persen. Kebijakan ini biasanya berawal dari Kementerian Perdagangan pada rapat koordinasi terbatas bidang pangan di bawah Menko Perekonomian. Akmal menyebut banyak daerah besar seperti DKI Jakarta, Kota Bandung, Surabaya, Makasar dan daerah-daerah lain menyatakan kesiapan menghadapi stabilisasi stok pangan. Bahkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan juga menyatakan kesiapannya. "Namun, tidak ada satu pun pernyataan pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang menyatakan siap menjamin harga yang sama ketika puasa dan lebaran seperti pada bulan-bulan lain," ujar Akmal.
Dia juga mengingatkan pemerintah bahwa inflasi di Indonesia sangat rentan pada komoditas pangan. Sebagai contoh, komoditi cabai dan bawang saja sudah mampu mengguncang situasi ekonomi masyarakat. Ini bukti bahwa pondasi perekonomian indonesia sangat rentan terhadap stabilisasi pangan. Komisi IV berharap pemerintah mampu meningkatkan penanganan persoalan pangan di bulan puasa dan lebaran. "Bukan saja pada ketersediaan stok pangan, tetapi lebih kepada bagaimana pemerintah mampu mengatasi lonjakan harga pangan di momen itu agar tidak ada kenaikan atau maksimal kenaikan hanya 5 persen saja," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika