REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam menyalurkan bantuan subsidi secara elektronik melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan sebelumnya pada 2015 lalu.

Menteri ESDM Ignasius Jonan menjelaskan, subsidi energi yang akan dimasukkan ke Program Keluarga Harapan (PKH) nantinya berupa elpiji tiga kilogram (Kg). Hanya saja baru diberlakukan pada 2018 mendatang.

"Yang tiga kilogram (elpiji) kalau bisa 1 Januari nanti kita mulai mudah-mudahan. Kalau nggak ya 1 Maret 2018," ujarnya kepada wartawan, di Jakarta, Kamis, (13/4).

Meski begitu Jonan menyatakan, semua tergantung presiden apakah akan dimasukkan ke KKS atau kartu lainnya. Hal ini karena, menyalurkan subsidi agar tepat sasaran bukanlah perkaran mudah. Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin subsidi justru dinikmati oleh orang yang tidak layak.

"Alokasi anggaran subsidi itu Rp 20 triliun. Kami prediksikan sampai akhir tahun bisa sampai Rp 30 triliun lalu tahun depan bisa Rp 40 triliun," tutur Jonan. Kekhawatiran tersebut membuat Jonan mengusulkan subsidi masuk kartu.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo pun mendukung usulan itu. Ia bahkan merekomendasikan, agar semua penyaluran program bantuan sosial di Indonesia mengacu pada data Program Nasional Penanggulangan Percepatan Kemiskinan (PNP2K).

"Kami rekomendasikan seperti itu, karena datanya sudah di-upgrade. Jadi bantuan akan diberikan kepada 40 persen yang berada di bawah tingkat kesejahteraan atau 25,7 juta penduduk," ujar Agus.

Ikuti Whatsapp Channel Republika