REPUBLIKA.CO.ID,NUSA DUA -- Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank) atau IDB menandatangani nota kesepahaman dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Langkah ini sejalan dengan target pemerintah untuk mengebut pembangunan berbagai proyek infrastruktur.
Pembangunau ini termasuk jalan tol, perbaikan fasilitas perbatasan, pembangunan bandara, pengembangan kawasan ekonomi, dan proyek prioritas lainnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, pembiayaan yang diberikan oleh cadangan dana investasi negara-negara anggota IDB mencapai 1 miliar dolar AS. Angka sebesar itu dituangkan dalam enam poin perjanjian.
Hanya saja, Sri masih belum mau memberikan penjelasan rinci terkait enam poin perjanjian antara IDB dan PT SMI. Sri menjelaskan, adanya sumber pendanaan dari IDB memberikan ruang bagi Indonesia untuk mengejar targat pembangunan infrastruktur.
Apalagi, dengan tekanan eksternal termasuk ketidakpastian ekonomi Amerika Serikat, gejolak politik dan ekonomi Eropa pasca Brexit dan menjelang pemilihan umum di sejumlah negara, dan rendahnya harga komoditas ekspor utama Indonesia terutama perkebunan dan pertambangan.
Catatan pemerintah, dibutuhkan dana hingga Rp 4.900 triliun untuk pembangunan 225 proyek infrastruktur hingga 2019. Sri menyebutkan, pemerintah tidak bisa mengandalkan ketersediaan dana dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) dan anggaran pemerintah daerah melalui APBD.
"Makanya pentin peran sektor swasta. Pemerintah siapkan berbagai mekanisme untuk dapat mengundnag investasi dari negara Sovereign Wealth dan sektor swasta bermitra dengan publik dan swasta," kata Sri dalam pembukaan IDB Member Countries Severeign Investments Forum di Nusa Dua, Bali, Senin (10/4).
Sri memandang, forum investasi antara anggota IDB membuka ruang bagi Indonesia untuk menyedot pendanaan. Hal ini menurutnya bisa sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Iklim investasi diperbaiki dan ini merupakan langkah komplementer utnuk ciptakan lingkungan ramah investasi agar swasta domestik atau global berinvestasi di Indonesia," katanya.
IDB sendiri telah menyalurkan pembiayaan untuk proyek-proyek negara anggota hingga 127 miliar dolar AS hingga 2016 lalu. Dari angka tersebut, 53,3 persen penyaluran pembiayaan digunakan untuk membiayai kebutuhan di sektor infrastruktur, sedangkan 10,7 persen disalurkan untuk sektor pertanian. Sebagian kecil lainnya, 9,3 persen pembiayaan digunakan untuk proyek pendidikan dan kesehatan bagi negara anggota IDB.
Presiden IDB Bandar al Hajjar menyebutkan, dalam menyalurkan pembiayaan IDB juga melakukan skema PPP (Public-Private Partnership) atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) hingga 3,4 miliar dolar AS sepanjang tahun 2016. Bandar menyebutkan, hingga saat ini sudah ada 78 dana cadangan investasi (Sovereign Wealth Fund / SWF) yang dihimpun oleh negara-negara di dunia.
Hampir separuhnya, 32 SWF dimiliki oleh negara anggota IDB dengan total aset hingga 3,3, triliun dolar AS. Pembentukan SWF ini, lanjut Bandar, saat ini tak terbatas oleh negara-negara penghasil minyak bumi. Selama lima tahun belakangan, paling tidak 11 dana cadangan investasi telah dibentuk oleh negara anggota IDB termasuk Senegal, Tunisia, dan Turki.
Bandar menambahkan, dengan mempertimbangkan pengalaman dari SWF, minat investasi global, dan kebutuhan negara anggota untuk peluang co-financing IDB menggelar forum investasi berdaulat sebagai forum tahunan di salah satu negara anggota dalam rangka mengintensifkan investasi bersama.
"Harapannya lebih banyak SWF akan didirikan dan kemitraan investasi yang kuat antara lembaga kami untuk membangun dan memperkuat keanggotaan," kata Bandar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika