REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan segera menggelar Kongres Ekonomi Umat pada 22-24 April mendatang. Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI, Azrul Tandjung mengatakan kongres tersebut memiliki misi utama untuk membangun arus baru ekonomi umat di Indonesia.
Ia menuturkan, kongres ekonomi umat didasari oleh keprihatinan MUI melihat ketimpangan ekonomi di Tanah Air. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, nyatanya kekayaan negara belum dikuasai oleh umat. Azrul memperkirakan, kekayaan ekonomi yang dikuasai Muslim hanya kurang dari 20 persen. Padahal, persentase umat Islam lebih dari 80 persen.
Untuk itu, dalam kongres yang dijadwalkan akan dibuka langsung oleh Presiden Jokowi tersebut, MUI akan turut mengundang para pengusaha yang tergabung dalam sejumlah asosiasi, puluhan pondok pesantren yang memiliki bisnis riil dan ormas-ormas. "Kita harapkan lewat kongres ini akan terjadi konsolidasi sehingga ekonomi ummat bisa terintegrasi dengan baik," ujar Azrul, saat dihubungi Republika, Kamis (30/3).
Namun begitu, ia menegaskan bahwa MUI tidak mempersoalkan kepemilikan bisnis oleh pribumi atau nonpribumi. Sebab, bagi MUI yang terpenting adalah ekonomi berkeadilan.
Untuk menciptakan ekonomi yang adil tersebut, Azrul mengatakan, perlu ada distribusi sumber ekonomi secara merata, salah satunya melalui akses kredit perbankan. Menurutnya, meski pemerintah gencar mempromosikan kredit dengan bunga rendah, pada prakteknya masih banyak pengusaha berskala mikro, kecil dan menengah yang sulit mendapatkan bantuan pendanaan.
Azrul juga mendorong para pengusaha besar untuk memberikan dukungan pada produk lokal. MUI sendiri sedang melakukan penjajakan kerjasama dengan perusahaan ritel, Transmart, untuk mengintegrasikan pasar ummat. "Kita akan minta Transmart agar mereka tidak buat outlet-outlet. Biarkan ummat yang mengerjakan itu," kata Azrul, yang juga anggota Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) tersebut.
Selain itu, ia juga mendorong asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) untuk menyalurkan CSR perusahaan mereka dalam bentuk kegiatan pemberdayaan ekonomi ummat. Misalnya dengan membantu pengusaha kecil mendapatkan sertifikat BPOM agar produk mereka dapat lebih diterima di pasaran sehingga makin kompetitif. Kemudian, dukungan juga bisa diberikan melalui pemberian pelatihan pada pengemasan produk UMKM sehingga tampil lebih menarik dan dapat memasuki skala pasar yang lebih besar.
"Kita mengajak pengusaha-pengusaha untuk membangun pasar bersama. Kalau ini dijalankan akan bermuara pada kemandirian ekonomi nasional," tutup Azrul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika