REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahjono mengatakan pra-studi kelayakan (pre-feasibility study/pre-FS) proyek kereta api Jakarta-Surabaya akan dimulai Mei 2017. Studi tersebut dijadwalkan rampung akhir November 2017

Prasetyo mengatakan pra-studi kelayakan akan dijalankan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Perhubungan, dan PT KAI yang bertindak sebagai operator. Sejumlah ahli dari dalam dan luar negeri juga akan dilibatkan. 

Istilah pra-studi kelayakan digunakan pemerintah lantaran kajiannya mencakup gambaran awal proyek kereta yang sejak semula ditawarkan kepada Jepang itu."Hasil pre-studi kelayakan akan menentukan detail proyek kereta Jakarta-Surabaya," kata Prasetyo seusai rapat koordinasi di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Jumat petang. Prasetyo menjelaskan bisa jadi sekitar akhir Juli sudah bisa ada gambaran hasil pra-studi kelayakan proyek kereta Jakarta-Surabaya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan anggaran pra-studi kelayakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seperti rencana awal saat proyek itu mengemuka. "Dari APBN sebesar Rp30 miliar hingga Rp40 miliar," katanya singkat.

Sementara itu, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan berharap pekerjaan fisik dari proyek tersebut akan sudah bisa dimulai awal 2018. Dengan demikian, target operasional kereta Jakarta-Surabaya pada 2019 dapat tercapai. "Juli nanti mungkin mendekati keputusan (proyek). Kami berharap paling lambat awal tahun depan mulai pekerjaan fisik," ujarnya.

Pemerintah menargetkan kecepatan kereta bisa mencapai rata-rata 160 km per jam dengan waktu tempuh sekitar 5 jam hingga 5,5 jam. "Ada beberapa ratus lintasan sebidang yang dihilangkan supaya kecepatan itu bisa dipelihara di sekitar rata-rata 160 km/jam karena jaraknya itu 720 km antara Jakarta dan Surabaya," katanya.

Ada pun mengenai pembiayaan, Luhut mengatakan sudah ada sejumlah opsi skema yang akan digunakan seperti kerja sama pemerintah dengan badan usaha (public private partnership/PPP).

Sedangkan kisaran nilai proyek adalah sekitar kurang dari Rp30 triliun jika menggunakan teknologi diesel dan Rp70-80 triliun jika menggunakan teknologi listrik. "Macam-macam skemanya, kita bicara ada PPP oleh Pak Bambang (Kepala Bappenas), nanti dicari sambil paralel dengan pra-studi kelayakan tadi," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika