Kamis 23 Mar 2017 01:22 WIB

Sarana Multi Infrastruktur Bentuk Unit Usaha Syariah

Rep: Idealisa Masyrafina/ Red: Budi Raharjo
Dirut PT Sarana Multi Infrastruktur Emma Sri Martini.
Foto: Republika/Prayogi
Dirut PT Sarana Multi Infrastruktur Emma Sri Martini.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Guna memperluas opsi sumber dana untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) mengembangkan produk pembiayaan syariah melalui pembentukan unit usaha syariah (UUS) yang secara resmi telah disetujui OJK pada 21 April 2016. Untuk tahap awal, UUS Sarana Multi Infrastruktur akan menyalurkan pembiayaan berakad mudharabah dan musyarakah.

Direktur Utama Sarana Multi Infrastruktur Emma Sri Hartini mengatakan, peluncuran UUS dilakukan untuk membidik dana syariah terkait pembiayaan dan investor dengan aset syariah. "Pasar syariah ada, jadi produk syariah kian melengkapi produk konvensional yang ada saat ini. Pasar syariah masih kecil jadi kami lihat potensi pertumbuhannya sangat besar," katanya saat memperingati Sewindu Sarana Multi Infrastruktur, Rabu (22/3).

Dengan menjalankan bisnis syariah ini, SMI berencana menghimpun berbagai dana syariah jangka panjang dalam lingkup domestik dan internasional, seperti dana asuransi syariah, dana pasar modal syariah, dana haji, dana BPJS, dana syirkah multilateral, sovereign wealth fund, dan lainnya. Dana tersebut selanjutnya akan disalurkan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Untuk tahun ini, UUS SMI memperkirakan akan dapat membiayai sekitar 2-3 proyek melalui sebesar Rp 1 triliun melalui skema syariah ini. "Memang baru launching, jadi belum seoptimisi itu. Minimal ada 2-3 deal tahun ini. Insyaallah Rp 1 triliun. Syukur-syukur bisa lebih kalau banyak peminatan syariah," kata Emma.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyambut baik hadirnya UUS Sarana Multi Infrastruktur. Produk syariah dinilai sebagai salah satu bentuk inovasi pembiayaan infrastruktur.

Menurutnya inovasi pembiayaan menjadi salah satu hal yang selalu ditekankan pemerintah bagi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebab, jika hanya mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) tidak akan bisa mencapai pembangunan infrastruktur tepat waktu dan tepat biaya. "Saya harap Sarana Multi Infrastruktur terus mampu berinovasi, termasuk instrumen pembiayaan seperti pembiayaan berbasis syariah itu inisiatif yang baik," ujar Sri Mulyani.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement