REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah Cina telah mencari saran dari lembaga think-tank dan penasihat kebijakan, terkait cara mereka menghadapi hukuman perdagangan potensial dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Cina tengah bersiap menghadapi situasi terburuk, meski kini sedang dalam tahap negosiasi bisnis dengan AS.

Para penasihat kebijakan meyakini administrasi Trump adalah yang paling mungkin untuk menerapkan tarif lebih tinggi pada sektor yang ditargetkan. Apalagi Cina memiliki surplus perdagangan lebih besar dengan AS dalam perdagangan baja dan furnitur, atau pada perusahaan milik negara.

Cina bisa merespon dengan mencari pemasok alternatif untuk produk pertanian atau mesin dan berbagai barang manufaktur. Sedangkan pemotongan ekspor kebutuhan pokok konsumen seperti ponsel atau laptop pun bisa pula dilakukan.

Pilihan atau cara lain adalah termasuk soal pajak atau pembatasan lainnya pada perusahaan besar AS yang beroperasi di Cina. Para penasihat mengatakan, Cina pun bisa membatasi akses mereka ke sektor jasa yang memang tengah berkembang pesat di Cina.

Beijing sendiri merupakan target khusus Trump selama kampanye pemilihan tahun lalu. Para pejabat melihat, beberapa gesekan tak terelakkan karena surplus perdagangan besar Cina. 

"Masih ada ruang bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah melalui kerja sama dan konsultasi. Jadi bukan hanya beralih ke pembalasan tapi kita harus memiliki rencana lain," ujar penasihat kebijakan yang enggan menyebut nama, seperti dikutip Reuters, Selasa, (21/3).

Perdana Menteri Cina Li Keqiang pada pekan lalu mengatakan, Beijing kini tidak ingin melihat perang dagang dengan AS. Cina juga tidak mau mendesak pembicaraan antara kedua belah pihak untuk mencapai kesamaan. 

Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin pun menambahkan pada pekan lalu, bahwa pemerintahan Trump juga tidak ingin ada perang dagang. Hanya saja, hubungan perdagangan tertentu yang diperlukan harus diperiksa ulang untuk membuat mereka lebih adil bagi para pekerja AS.

Saat ini, tidak ada langkah-langkah utama AS yang diumumkan. Tidak ada pula indikasi umum dari niat Washington pada perdagangan di akhir pekan ketika Menteri Luar Negeri Rex Tillerson mengunjungi Cina. Pada bulan depan, Xi Jinping pun diharapkan mengunjungi AS. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika