REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah fokus untuk mengaktifkan kembali program gerakan nasional reboisasi hutan dan lahan (Gerhan) yang sebelumnya pernah dicanangkan pada 2004 silam. Program ini perlu diaktifkan lagi untuk memperbaiki ekosistem di Indonesia yang makin rusak.
Kerusakan ekosistem ini salah satunya telah menyebabkan bencana banjir di Jawa Barat. "Pertama ini di Jawa Barat, kita mulai Juni (2017) karena ada persiapannya, sekarang juga sudah mulai perbaikan lingkungan di hutan-hutan, penanaman kembali baik dengan cara Gerhan maupun aero seeding," ujar Jusuf Kalla di Jakarta, Senin (20/3).
Jusuf Kalla menjelaskan, semua daerah-daerah yang mengalami kerusakan daerah aliran sungai (DAS) akan diperbaiki dengan dana reboisasi. Saat ini dana reboisasi yang dimiliki oleh pemerintah sekitar Rp 4 triliun dan ke depan dana tersebut akan terus bertambah.
"Kita mau pakai itu untuk perbaikan-perbaikan, itu tidak cukup sih tapi kita ada anggaran lain, anggaran kehutanan, kembali lagi gerakan rakyat," kata Jusuf Kalla.
Pemerintah menargetkan dalam dua tahun banjir di Bandung dapat berkurang dengan cara memperbaiki hutan dan DAS. Program ini berada dibawah koordinasi antara Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jusuf Kalla mengakui bahwa perbaikan hutan dan DAS membutuhkan waktu minimal lima tahun.
"Sekarang harus ada perbaikan, karena semua yang menghalangi sungai harus diperbaiki, harus rehabilitasi sungai juga," ujar Jusuf Kalla.
Selain Jawa Barat, pemerintah juga fokus untuk melakukan rehabilitasi DAS di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).
Sebelumnya, pada Kamis (16/3) lalu menteri lingkungan hidup dan kehutanan, kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), gubernur Jawa Barat, wakil gubernur NTB, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengadakan rapat mengenai perbaikan DAS di Cimanuk, Citarum, dan Sungai Sari NTB di Kantor Wakil Presiden.
Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya mengatakan, secara teknis unit kerja, pemerintah daerah, dan UPT di lapangan sudah melakukan rapat bersama dan pada dasarnya sudah siap. "Kegiatan yang dilakukan yaitu penanaman kemudian ada yang penanaman secara konvensional artinya penanaman oleh rakyat, pembibitan dan sebagainya" ujar Siti pekan lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
