REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan, enggan mengomentari lebih terkait pertemuan Wakil Direktur Utama PT Freeport Indonesia dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Luhut mengatakan, pertemuan tersebut baik adanya.
"Bagus dong (Freeport bertemu Wiranto)," ujar Luhut di Kantornya, Kamis (16/3).
Luhut membantah jika ada peningkatan eskalasi keamanan di Papua dan penolakan keras atas sengkarut kasus Freeport. Ia mengatakan, langkah yang saat ini sedang digodog Freeport adalah kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) pgawai.
"Nggak ada eskalasi keamanan. PHK pegawai itu dilakukan perusahaan tambang setelah sekian puluh tahun. Diganti. Misalnya kamu early retired atau golden shakehand, misal kamu digaji Rp 10 juta dikasihlah Rp 2 miliar golden shakehand kan banyak yang mau. Masa dikasih Rp 2 miliar nggak mau," ujar Luhut.
Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto mengatakan pihaknya sudah mendapat laporan terkait situasi terkini di Mimika, Papua. Wiranto mengatakan pemerintah akan membuat skema pencegahan agar ketika ekskalasi keamanan di wilayah Freeport naik bisa dilakukan pencegahan.
Wiranto mengatakan persoalan terkait Freeport saat ini merupakan masalah nasional. Ia mengatakan perlu adanya perhatian dalam kasus ini khususnya dalam bidang keamanan agar keamanan nasional juga tetap terjaga.
"Freeport nggak punya kewenangan untuk bicarakan masalah keamanan, tapi informasi-informasi yang saya terima dari mereka, itu bisa menjadi bahan yang sangat utuh bagi kita untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Kan begitu, ya. Aparat keamanan itu kan tidak sebagai pemadam kebakaran, kalo bisa kan mencegah jangan sampai ada hal-hal yang menyangkut masalah keamanan nasional, begitu," ujar Wiranto saat ditemui di kantornya, Kamis (16/3).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
