REPUBLIKA.CO.ID,PURWAKARTA -- Kementerian Koordinator Kemaritiman, mendukung penertiban keramba jaring apung (KJA) di Waduk Jatiluhur menjadi zero. Pasalnya, saat ini kualitas air waduk tersebut sudah sangat buruk.

Padahal, air tersebut 80 persennya didisribusikan untuk kebutuhan air baku wilayah Jakarta. Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pihaknya sudah meninjau langsung lokasi Waduk Jatiluhur. Diakuinya, kualitas airnya sudah sangat buruk.

Bahkan, bau tak sedap menyeruak di sekitaran morning glory. "Airnya bau. Jadi, penertiban KJA sangat penting," ujarnya, kepada Republika, Rabu (15/3).

Menurut Luhut, sebenarnya untuk meningkatkan kualitas air Jatiluhur ini, tak hanya menertibkan KJA saja. Melainkan, perbaikan lingkungan dari hulu Citarum hingga hilirnya harus terintegrasi. Sebab, bila Jatiluhur saja yang dibersihkan, namun di atasnya tak dihijaukan lagi, maka kualitas air Citarum ini akan sama saja seperti sekarang.

Mengingat, keberadaan KJA ini tak hanya di Waduk Jatiluhur. Melainkan, di Waduk Cirata yang lokasinya ada di hulu Jatiluhur juga sangat banyak. Karena itu, daerah tangkapan Citarum harus bersih dan hijau. "Jadi, harus ada sinergitas recovery Citarum dari hulu ke hilir," ujarnya.

Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, mengakui, pihaknya juga sangat setuju bila keramba dihilangkan. Namun, bila memang harus ada keramba, maksimalnya hanya 3.100 unit. Apalagi, sudah ada kajian akademis mengenai jumlah maksimal keberadaan keramba di Waduk Jatiluhur tersebut. "Kita sepakat, keramba zero. Namun, kalau harus ada maksimalnya 3.100 unit saja," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama PJT II Jatiluhur, Djoko Saputro, mengatakan, sampai saat ini jumlah KJA di Waduk Jatiluhur mencapai 30 ribu unit. Dari jumlah tersebut, 70 persennya milik warga luar Purwakarta. Sisanya, milik penduduk asli Purwakarta. "Untuk penertiban tahun ini, targetnya 15 ribu unit," ujarnya.

Untuk penertiban ini, lanjut Djoko, melibatkan semua unsur. Dari pemkab, TNI dan Polri. Bahkan, kepala operasionalnya Dandim Purwakarta. Dengan sinergi lintas sektoral ini, diharapkan dalam dua tahun kedepan KJA sudah bisa dizerokan.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, mengaku, pihaknya sudah komit dengan PJT II untuk bisa menertibkan KJA ini. Pasalnya, air Jatiluhur ini tak hanya untuk mengairi 300 ribu areal persawahan. Melainkan, juga menjadi air baku bagi industri dan masyarakat Jakarta. Jadi, penertiban ini sangat urgent sifatnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika