REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi yang mulai stabil akan berlanjut di 2017. Tak hanya itu, perbaikan kinerja perdagangan yang sudah terjadi sejak awal tahun diyakini juga akan berlanjut di sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, momentum pertumbuhan ekonomi dan kinerja ekspor bisa saja terjadi tetapi tetap harus diiringi kewaspadaan atas risiko yang berasal dari sisi eksternal.

Sejumlah risiko yang dimonitor pemerintah, kata dia, di antaranya adalah kenaikan suku bunga Bank Sentral AS yang akan dilakukan hingga tiga kali di 2017, penyesuaian pertumbuhan ekonomi Cina, kepastian arah kebijakan ekonomi AS, dan gejolak ekonomi-politik di Eropa pasca-Brexit dan menjelang pemilu.

"Dengan situasi ini kami harap pertumbuhan bisa sentuh 5,1 persen. Ada yang proyeksikan lebih dari itu, namun pemerintah memilih hati-hati," ujar Sri dalam acara stakeholder gathering di Kementerian Keuangan, Selasa (14/3) malam.

Sri melanjutkan, di balik pertumbuhan ekonomi dan surplus perdagangan yang bisa dijaga justru ada tugas berat yang menunggu pemerintah untuk dieksekusi. Menurutnya, masih adanya kemiskinan dan kesenjangan ekonomi merupakan pekerjaan rumah yang selalu membayangi pemerintah. Meski tingkat kemiskinan menunjukkan tren penurunan yakni dari 16,6 persen di tahun 2007 menjadi 10,7 persen di tahun 2016, namun angkanya masih dinilai cukup besar.

Kemiskinan yang berkaitan dengan ketimpangan ini, kata Sri, salah satunya diatasi dengan pemerataan pembangunan termasuk infrastruktur antardaerah. Bila sebelumnya pembangunan masih terpusat di Jawa, maka saat ini pemerintah seriusi pembangunan di daerah pedalaman termasuk perbatasan dengan negara tetangga.

"Kebijakan APBN akan dibuat untuk jadi instrumen dalam ciptakan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif. Defisit dijaga pada tingkat dianggap cukup ciptakan stimulus tanpa ciptakan krisis kepercayaan dari kredibilitas APBN," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika