REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan program konversi bahan bakar minyak (BBM) menjadi bahan bakar gas (BBG) bisa memangkas subsidi negara sebesar Rp 15 triliun. "Konversi ini adalah ide presiden, jika dilaksanakan bisa memangkas subsidi hingga Rp 15 triliun," kata Jonan di Jakarta Selatan, Selasa (14/3).
Namun, Menteri ESDM mengingatkan bahwa bukan hal itu tujuan utama dari konversi BBG, tapi lebih pada harganya yang murah, sehingga masyarakat dapat menggunakan transportasi lebih murah daripada masih menggunakan BBM.
"Jika kendaraan operasional lebih murah, maka pengguna juga akan mendapatkan insentif lebih. Itu intinya," katanya.
Kedua, emisi gas buang yang dihasilkan lebih bersih daripada penggunaan BBM, sehingga lebih ramah lingkungan. Alasan konversi BBG ketiga adalah, cadangan gas bumi di Indonesia masih banyak dibandingkan dengan cadangan minyak yang tersedia.
Guna mendorong terlaksananya konversi BBM ke BBG, mantan Menteri Perhubungan tersebut mengatakan segera mewajibkan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menyediakan dispenser bahan bakar gas. "Secepatnya kami keluarkan peraturan menteri, cepat ukuran saya itu sekitar satu sampai dua Minggu ke depan untuk aturan penyediaan dispenser gas di SPBU," kata Jonan.
Ia mengatakan setidaknya dalam satu SPBU, nantinya akan ada satu selang pengisian untuk bahan bakar gas di seluruh Indonesia. Seluruh SPBU di Indonesia setidaknya berjumlah 5.000 titik.
Setelah semua peraturan menteri keluar, ia menargetkan setidaknya paling lama sekitar 12 bulan penyediaan dispenser gas dan satu selang gas setiap SPBU bisa diimplementasikan.
"Saya sudah bicarakan hal ini kepada Hiswana Migas, langkah ini akan mendorong konversi BBM menjadi BBG. Konversi dianggap berhasil apabila pengguna mobil pribadi sudah berganti menjadi BBG semua," katanya.
Sebelumnya, hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar.
"Ini langkah yang ditempuh untuk memicu konsumsi bahan bakar minyak (BBM) menjadi BBG. Namun, memang infrastruktur lainnya juga harus mendukung," kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Archandra Tahar usai membuka "road show" kampanye Bahan Bakar Gas untuk Indonesia di Monas, Jakarta, Senin (13/3).
Kebijakan tersebut diambil karena tidak ditemukannya kadar bahaya gas bagi transportasi masyarakat, selain itu, sumber dayanya juga masih tersedia. Menurutnya hal ini harus menjadi prioritas karena BBM sudah waktunya berkonversi.