REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan pemerintah perlu memanfaatkan kunjungan Wakil Presiden (Wapres) Amerika Serikat (AS) Mike Pence ke Indonesia beberapa waktu mendatang, terkait persoalan Freeport.
"Pemerintah perlu menyampaikan kepada Wapres AS bahwa pemerintah tidak sedang menzalimi Freeport. Justru pemerintah memberi jalan keluar melalui opsi kepada Freeport apakah tetap memegang Kontrak Karya tetapi harus memurnikan di Indonesia atau merubah diri menjadi IUPK dan tetap melakukan ekspor," ujar Hikmahanto Juwana di Jakarta, Senin (13/3).
Ia mengatakan Pemerintah AS tidak seharusnya menekan pemerintah Indonesia terkait Freeport di alam demokratis. Ini karena pemerintah Indonesia harus mendengar suara rakyat.
"Freeport tidak mungkin membelenggu kedaulatan pemerintah Indonesia dengan Kontrak Karya. Kalaulah pemerintah Indonesia saat ini harus tunduk dengan tekanan dari pemerintah AS, tidak akan ada jaminan bahwa pemerintahan yang akan datang akan lebih tidak bersahabat terhadap Freeport," kata dia.
Lihat juga: Persoalan Freeport Mulai Berdampak Luas
Hikmahanto mengatakan dinamika politik di dalam negeri akan memanfaatkan arogansi pemerintah AS dan Freeport, untuk mendulang suara. Janji pun akan ditunaikan saat mereka mendapatkan kekuasaan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebutkan Wakil Presiden AS Mike Pence akan melakukan kunjungan kerja ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan Wiranto, usai bertemu dengan Duta Besar AS untuk Indonesia Joseph R Donovan Jr, tanpa merinci waktu kunjungan Wapres AS Mike Pence ke Indonesia.
Namun, ia menuturkan dalam lawatan pertama kali sebagai Wapres AS, mantan gubernur negara bagian Indiana tersebut juga dijadwalkan bertemu Presiden Joko Widodo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
