REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadada meresmikan Kantor Regional 2 Jawa Barat OJK, di Jalan Ir H Djuanda Nomor 152 Kota Bandung, Jumat (10/3). Peresmian kantor regional baru ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad, dalam sambutannya menuturkan pihaknya terus melanjutkan program dan kebijakan OJK dalam mengembangkan perekonomian daerah antara lain dengan memperkuat keberadaan dan tugas-tugas kantor OJK di daerah.

"Saat ini kami telah didukung oleh 9 Kantor Regional yang membawahi 26 Kantor OJK provinsi dan kabupaten yang tersebar diseluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Barat ini," kata dia.

Ia mengatakan kantor-kantor OJK di daerah akan menjadi ujung tombak dari pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dan pembinaan Industri Jasa Keuangan di daerah dan pelaksanaan berbagai program strategis OJK dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Menurutnya, semua kantor-kantor OJK di daerah selain bertugas mengawasi perkembangan industri jasa keuangan di daerahnya, juga harus mengutamakan dan meningkatkan kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah antara lain dengan mengembangkan sektor UMKM dan sektor-sektor potensial daerah lainnya seperti pertanian, perikanan dan kelautan, pariwisata, serta ekonomi kreatif.

"OJK sejak berdiri telah mengeluarkan banyak kebijakan yang ditujukan untuk memperkuat peran sektor jasa keuangan sebagai katalis pertumbuhan, dengan tetap memberikan perhatian pada upaya penjagaan stabilitas sistem keuangan dan penguatan inklusi keuangan," kata Muliaman. 

Kantor Regional 2 Jawa Barat OJK, menurut Muliaman memiliki peran yang sangat strategis bukan saja dalam tugas stabilitas sektor keuangan tetapi juga pengembangan perekonomian daerah serta peningkatan kesejahteraan rakyat mengingat jumlah penduduk Provinsi Jabar adalah yang terbanyak di Indonesia.

"Berbagai program strategis dalam membuka akses keuangan, yang sudah berjalan seperti program Laku Pandai, Jaring, Simpel, Penyaluran KUR dan kredit Perbankan maupun pembiayaan bagi sektor-sektor produktif, optimalisasi peran Bank Pembangunan Daerah, saya minta untuk terus dioptimalkan," kata dia. 

Begitu juga dengan beberapa inisiatif baru seperti model pembiayaan Fintech (peer to peer lending), pembiayaan UKM melalui pasar modal serta Program Pendampingan Inklusi. Ia menuturkan di bidang pengawasan industri jasa keuangan, meliputi perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non bank (IKNB), di Jabar beroperasi tujuh Bank Umum yang berkantor pusat di Bandung, 240 BPR yang tersebar di Jawa Barat, 30 Perusahaan Emiten dan 32 Kantor Perusahaan Efek.

Kemudian IKNB yang mempunyai kantor pusat di Jawa Barat yaitu 22 Dana Pensiun, tiga Perusahaan Modal Ventura, dua Perusahaan Pembiayaan, satu Perusahaan Penjaminan dan 14 Lembaga Keuangan Mikro.

Ikuti Whatsapp Channel Republika