REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Sisi pemerataan dan ketimpangan ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), meski dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan perekonomian yang cukup signifikan.  Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi di Mataram, NTB, Selasa (7/3) mengatakan masalah ekonomi tidak cukup hanya dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

"Tapi pemerataan dan ketimpangan masih menjadi PR bagi kita di NTB," ujar dia.

Dia menilai, yang terpenting ialah bagaimana memastikan agar peningkatan perekonomian dapat dirasakan lebih merata bagi seluruh masyarakat di NTB. Dia mengungkapkan, bicara tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di yang diukur dengan gini rasio, NTB memang tergolong cukup baik dengan berada di bawah rata-rata angka nasional.

"Alhamdulillah berita baiknya adalah gini rasio kita masih di bawah rata rata nasional yakni 0,36 persen, sedangkan nasional itu 0,41 persen," kata dia.

Kendati begitu, menurutnya hal ini belumlah cukup. Pria yang juga dikenal dengan Tuan Guru Bajang (TGB) ini menuturkan, pemerintah daerah baik pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota wajib memikirkan secara matang mengenai sejumlah regulasi yang dikeluarkan. Hal ini dimaksudkan agar sejumlah kebijakan yang dikeluarkan memiliki andil bagi bertambahnya jurang ketimpangan di NTB.

"Kalau kita tidak hati-hati bisa naik, tugas kita menurunkan gini rasio. Kebijakan pemda juga jangan sampai berdampak pada meningkatnya ketimpangan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika