REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyatakan, kementeriannya memiliki beberapa program untuk mengentaskan kemiskinan. Pemerintah menjalankan Bantuan Sosial (Bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan beras sejahtera (rastra). Pada 2017 ditargetkan sebanyak 3.000 elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) Kube-PKH bisa terbentuk.

E-warong merupakan tempat untuk melakukan penyaluran bansos maupun bantuan pangan secara digital. Peserta PKH atau penerima rastra cukup menggesek Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk pencairan bantuan PKH atau pembayaran bantuan pangan.

Melalui program tersebut, Mensos berharap dapat membuka lapangan pekerjaan. Hanya saja, dia berharap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota ikut terlibat dalam program bansos. ''Pemerintah pusat punya keterbatasan, Pemprov maupun pemerintah kabupaten/kota punya dana lebih besar,'' ujarnya dalam acara Rembuk Republik yang digelar Republika di Museum Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (28/2).

Ia mengakui, ada peningkatan kesenjangan saat penurunan kemiskinan berjalan. Sehingga, hal ini menjadi koreksi bagi pemerintah untuk mengintervensi kesenjangan. Dengan program bansos, masyarakat diharapkan punya akses tehadap layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Paling tidak, program itu mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

''Misalnya, ada anak yang naik kelas sepatunya robek, tas robek, atau beli buku, itu yang bisa disupport oleh PKH,'' ujar Mensos.

Republika menggelar Rembuk Republik dengan tema 'Solusi Atas Masalah Ketimpangan Ekonomi' di Museum Bank Indonesia, Selasa (28/2). Rembuk tersebut untuk mencari solusi ketimpangan ekonomi yang terus terjadi di Indonesia.

''Rembuk Republik ini akan mencoba mencari solusi, bukan mencari siapa yang salah atau benar akan persoalan kesenjangan ekonomi ini,'' kata Pemimpin Redaksi Republika, Irfan Junaidi, saat membuka acara Rembuk Republik, Selasa.Irfan menegaskan, acara ini membahas hal -hal yang sifatnya solutif. Menurutnya, Republika punya kewajiban untuk menyelesaikan persoalan kesenjangan yang ada. Karena, kata dia, tidak adil jika persoalan bangsa hanya diserahkan kepada pemerintah.

Hasil dari Rembuk ini nantinya akan dikumpulkan dan diorganisasi, lalu dipublikasikan kepada publik dan diserahkan kepada media. ''Rencananya kita mengelar satu bulan sekali minimal, tujuannya untuk memberikan solusi bagi bangsa ini,'' ujarnya.

Baca juga: Ini Penyebab Ketimpangan Kaya Miskin Indonesia Tinggi Versi BI

Ikuti Whatsapp Channel Republika