REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima laporan sementara terkait data karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI) yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Langkah PTFI untuk memangkas jumlah karyawannya ini sebagai buntut polemik soal perubahan status kontrak yang hingga kini tidak kunjung menunjukkan titik terang.
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyebutkan, setelah menerima data PHK karyawan PTFI, ia akan menemui perwakilan dari serikat pekerja untuk melakukan audiensi. Pada prinsipnya, Hanif mengaku mendukung langkah yang dilakukan pemerintah terkait proses bisnis yang sedang dirundingkan. Namun, ia meminta pihak perusahaan untuk tidak memanfaatkan kebijakan PHK karyawan untuk menekan pemerintah.
"Laporan sementara sudah ada. Laporannya dari hasil koordinasi dengan dinas tenaga kerja yang ada di sana. Kita juga bantu mendorong agar terjadi proses dialog," ujar Hanif usai menghadiri Peluncuran Laporan Ketimpangan, Kamis (23/2).
Menurutnya, kebijakan PHK tidak bisa dilakukan sepihak oleh perusahaan tanpa ada pembahasan mendalam dengan karyawan. Hanif meminta PTFI untuk membuka ruang diskusi dengan serikat pekerja untuk membicarakan seluruh kemungkinan atas berhentinya kegiatan di pabrik pengolahan PTFI. "Tapi ini juga jangan dikaitkan dengan kebijakan pemerintah dalam hal ini kementerian ESDM," katanya.
Perkembangan teranyar, Sekretaris Hubungan Industrial Serikat Pekerja PTFI, Tri Puspital, mengatakan bahwa ratusan karyawan kontraktor dan karyawan privatisasi PTFI telah di PHK. "Semua diintruksikan oleh Freeport. 10 persenlah tahap pertama, semua privatisasi maupun kontraktor yang berada di lingkungan PTFI, dijatahkan 10 persen dari karyawan mereka (di-PHK)," kata Tri.
Tri menerangkan, karyawan privatisasi salah satunya bekerja di PT Pangansari Utama (PSU). Perusahaan ini melayani kebutuhan makanan untuk keseluruhan pekerja di lingkungan PTFI. "Mungkin sekitar seratusan," ujarnya.
Ia menjelaskan, saat ini proyek pembangunan penambangan bawah tanah PTFI dibatalkan. Sehingga pekerja-pekerja tersebut tidak memiliki sesuatu untuk dikerjakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika