REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara menargetkan penjaminan kredit hingga Rp 1,508 triliun tahun ini. Direktur Jamkrida Bali, I Ketut Indra Satya Dharma Putra mengatakan perusahaan juga membidik penjaminan nonkredit hingga Rp 418 miliar dengan tetap mempertahankan dominasi penyaluran di sektor produktif.
"Kami merencanakan sejmlah agenda, di antaranya pertemuan bisnis dengan perbankan, koperasi, dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali," kata Dharma Putra dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) di Denpasar, Senin (20/2).
Jamkrida Bali, kata Dharma Putra, juga melakukan maintenance dan pendekatan intensif ke rekanan perusahaan. Jamkrida Bali berkomitmen mengatasi kendala pemenuhan modal bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang usahanya layak, tetapi kesulitan mengakses kredit akibat keterbatasan agunan.
Sepanjang 2016, Jamkrida Bali mencatat laba mencapai Rp 3,1 miliar per 31 Desember 2016. Jamkrida Bali berhasil menjamin lebih dari 25.713 nasabah dengan plafon kredit Rp 1,23 triliun. Sebanyak 65 persen penjaminan disalurkan untuk sektor produktif, sementara sisanya 35 persen ke sektor nonproduktif.
PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara mencatat laba mencapai Rp 3,1 miliar per 31 Desember 2016. Jamkrida Bali berhasil menjamin lebih dari 25.713 nasabah dengan plafon kredit Rp 1,23 triliun. "Penjaminan Jamkrida Bali sangat pesat, meningkat 43 persen dari tahun sebelumnya yang hanya 14.962 nasabah dan penjaminan Rp 858,45 miliar," kata Direktur Utama Jamkrida Bali, I Ketut Widiana Karya.
Aset Jamkrida Bali per 2016, kata Widiana Karya, menembus Rp 157 miliar dengan total saham Rp 128 miliar. Peningkatan laba dan aset seiring dengan peningkatan nasabah dan mitra kerja mencapai 260 mitra, di antaranya terdiri dari 51 Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, 70 Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Andara (1), koperasi (32), Lembaga Perkreditan Desa (102), Badan Usaha Milik Desa (2), dan Modal Ventura (1).
Sebanyak 65 persen penjaminan Jamkrida Bali disalurkan untuk sektor produktif, sementara sisanya 35 persen ke sektor nonproduktif. Saham pemerintah Provinsi Bali di Jamkrida Bali mencapai Rp 120 miliar, dan sisanya Rp 8,37 miliar adalah dana pemerintah kabupaten dan kota.
RUPS-LB kali ini juga diikuti penyertaan setoran saham dari pemerintah Kabupaten Jembrana, Tabanan, Klungkung masing-masingnya Rp 200 juta, serta Buleleng Rp 100 juta. Saham pemerintah kabupaten dan kota meningkat menjadi Rp 9,07 miliar. Jamkrida Bali pada 2016 juga merealisasikan dividen mencapai Rp 783 juta. Jumlah ini meningkat signifikan dibanding Rp 625 juta pada buku 2015.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
