REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia melihat adanya peningkatan risiko atas tingkat inflasi pada 2017 ini. Faktor pendorong kenaikan inflasi terutama berasal dari harga-harga yang ditentukan pemerintah atau administered prices, seperti pengalihan subsidi listrik golongan 900 volt ampere (VA) yang dilakukan bertahap dan kenaikan tarif PNBP, seperti STNK.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menjelaskan, tingkat inflasi Januari lalu sebesar 0,97 persen sudah menunjukkan analisis terkait tekanan inflasi tahun ini. Raihan inflasi di awal tahun ini lebih tinggi dibanding capaian 2016 lalu sebesar 0,51 persen.

Namun, meski disadari risiko inflasi tahun ini cukup tinggi, Agus meyakini angkanya tetap berada di dalam rentang 3 hingga 5 persen sesuai dengan asumsi makro yang ditetapkan pemerintah. Ia juga memandang, pemerintah mau tak mau harus mengimbangi risiko dari sisi administered prices dengan menjaga stabilitas harga bahan pokok atau volatile foods.

Ia beralasan, administered prices pada dasarnya merupakan ketetapan pemerintah yang dalam penerapan kebijakannya sudah melalui perhitungan. Seperti pengalihan subsidi listrik misalnya, ia melihat langkah ini merupakan reformasi ke arah positif dalam membelanjakan anggaran.

"Kita upayakan harga bahan pokok terkendali, dan ketika kebijakan administered prices diambil akan diambil ketika yang lain tetap terjaga," jelas Agus di Kementerian Keuangan, Jumat (3/2).

Ikuti Whatsapp Channel Republika