REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) melalui studi tata kelola ekonomi daerah (TKED) sepanjang 2016 menyatakan, tata kelola telah mulai dijadikan instrumen dalam membangun daya saing dan pembentukan iklim investasi yang kondusif.
Direktur Eksekutif KPPOD Robert Na Endi Jaweng mengatakan, studi TKED 2016 telah memperlihatkan bahwa peningkatan kinerja tata kelola tidak lagi didominasi daerah-daerah di Indonesia Barat. "Daerah-daerah di belahan tengah dan timur mulai menunjukkan perbaikan tata kelola dan mengejar ketertinggalan," ujar Endi di Jakarta, Selasa (31/1).
Dalam susunan peringkat TKED 2016, mulai muncul kota-kota di wilayah timur Indonesia dan berskala ekonomi sedang atau menengah pada susunan peringkat 10 besar terbaik. Adapun sepuluh peringkat ibukota provinsi dengan tata kelola terbaik antara lain Pontianak, Gorontalo, Semarang, Samarinda, Palu, Makassar, Banda Aceh, Kendari, Manado, dan Ambon.
Studi TKED 2016 sendiri bertujuan untuk memberikan gambaran kualitas tata kelola ekonomi di 32 daerah ibukota dan provinsi. Gambaran kualitas diukur berdasarkan sejumlah variabel pilihan yang menjadi domain kewenangan pemda dan berbasis kebutuhan dunia usaha.
Hasil pemeringkatan menunjukkan, Pontianak menempati peringkat terbaik, sementara Medan berada pada peringkat terbawah. Pontianak unggul terutama pada variabel kualitas infrastruktur dan kapasitas-integritas kepala daerah. Sementara itu, Medan menempati peringkat terbawah lantaran kinerja tata kelolanya yang buruk pada hampir semua variabel.
Endi menambahkan, strategi perbaikan iklim investasi dan daya saing daerah dapat dimulai dengan meningkatkan tata kelola. "Perluasan reformasi masih menjadi fokus utama melalui kerangka kebijakan yang terfokus pada agenda perbaikan tata kelola, khususnya reformasi regulasi, kelembagaan dan pelayanan usaha di bidang ekonomi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
