REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada tahun pertama upaya restorasi gambut berjalan ke arah positif berkat dukungan berbagai pihak sepanjang 2016. Namun pada 2017 ini upaya tersebut menghadapi tantangan besar berupa prioritas ketersediaan dana untuk memperbaiki lahan gambut yang rusak.
Untuk memperkuat restorasi gambut, pemerintah membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk membantu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kerja sama kedua lembaga inilah kunci lancarnya proses restorasi gambut selama 2016.
Sedangkan sisanya menjadi tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Deputi BRG Myrna Safitri mengatakan pada 2016 aktivitas BRG masih fokus melakukan perencanaan, sosialisasi, uji coba hingga memperkuat kelembagaan ketimbang langsung merestorasi lahan gambut yang rusak.
"Presiden sudah menyatakan di tahun ini 400 ribu hektare harus selesai direstorasi di 2017," kata dia dalam keterangan tertulis Diskusi Satu Tahun Restorasi Gambut Indonesia, Jumat (27/1).
Sebagai bukti keseriusan pemerintah Indonesia memulihkan kawasan dan mengembalikan fungsi hidrologis gambut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan restorasi gambut sebagai prioritas dengan menugaskan BRG merestorasi lahan dan hutan gambut seluas sekitar 2,4 juta hektar dalam lima tahun atau rata-rata sekitar 600 ribu hektare per tahun.
Staf Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas Pungky Widiaryanto menjelaskan potret kebakaran hutan 2015 membuka mata kita semua. Dari banyak sekali masalah yang ditimbulkan, salah satunya yaitu sekitar 504.000 orang terkena penyakit saluran pernapasan akut.
"Ini menjadi kepedulian Bappenas sehingga kebakaran hutan dimasukkan kategori Prioritas Nasional Kesehatan," ujar Pungky. Apa yang Bappenas susun di Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017 (RKP 2017) yaitu kebakaran lahan masuk dalam prioritas nasional kesehatan dan prioritas nasional desa dan kawasan pedesaan.
Berbagai pencapaian besar telah didapatkan di bidang restorasi gambut di 2016 baik oleh BRG maupun KLHK. Sejumlah lembaga donor seperti USAID, MCAI, UKCCU, dan JICA serta universitas internasional antara lain universitas Hokkaido dan univ Kyoto) telah menyatakan siap membantu restorasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
