REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri KKP, Susi Pudjiastuti mengatakan pihaknya pada 2017 ini akan prioritaskan pemerataan kesejahteraan nelayan. Ia menilai masih ada ketidakadilan ekonomi saat ini dan banyak kebijakan afimartif yang harus dibenahi.
Ia mengatakan pemerintah perlu melakukan kebijakan yang berpihak pada kelompok masyarakat miskin dan nelayan lokal yang selama ini kerap dimarjinalkan. Ia mengatakan kedepan pihaknya hendak meningkatkan kemampuan pelaku perikanan nasional dan lokal untuk lebih baik.
"Tidak boleh lagi ada perlakuan khusus untuk perusahaan perusahaan perikanan besar namun nelayan kecil dan pemilik kapal lokal malah dipersulit. Semua harus diperlakukan secara adil," ujar Susi di Kantor KKP, Kamis (19/2).
Ia mengatakan kedepan KKP akan melakukan integrasi data pelaku perikanan yang sudah menerima bantuan dari KKP mana yang belum. Ia mengatakan, nantinya bermula dari data tersebut KKP akan menggelontorkan sejumlah dana untuk membantu para industri perikanan lokal.
"KKP dengan anggaran Rp 9,2 triliun di tahun 2017 harus bisa mendongkrak pertumbuhan PDB namun juga dengan menjaga agar ketimpangan pendapatan tidak melebar," ujar Susi.
Ia mengatakan salah satu programnya adalah budidaya teknologi biofloc untuk pesantren dan sekolah di Jawa. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan konsumsi protein dari ikan di wilayah tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika